Sanksi Bagi Badan Olahraga Jika Tak Transparan
M. Arby Rahmat | CNN Indonesia
Rabu, 25 Mar 2015 17:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengatakan bahwa nota kesepahaman antara Kemenpora dan Komisi Informasi Pusat (KIP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa mendorong transparansi di pihak-pihak terkait dengan olahraga dan kepemudaan dan pada akhirnya mempercepat aliran dana dari pemerintah pada pihak yang bermitra dengan Kemenpora.
Masalah terhambatnya aliran dana dari pemerintah bagi sektor olahraga serta penyalahgunaan dana menjadi dua masalah yang kerap terjadi dalam dunia olahraga.
"Namun kami bukan semata-mata mengharapkan bisa menerobos mekanisme keuangan. Ini adalah salah satu kebijakan yang bisa kami ambil. Tapi, hal ini harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan," kata Imam kepada para wartawan, Rabu (25/3).
Menurut Imam, harus ada kekhususan untuk olahraga dalam soal keuangan, termasuk pengecualian pajak untuk olahragawan khusus atletik di masa depan. "Namun, hal ini masih dalam kajian kami," kata Imam.
Kemenpora sendiri baru saja menandatangani nota kesepahaman, tak hanya dengan KIP dan PPATK namun juga dengan UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini bertujuan agar Kemenpora termasuk mitra-mitranya, seperti KONI, KOI, dan pihak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melaporkan penggunaan uang APBN ke masyarakat.
Imam juga mengatakan akan secepatnya memberlakukan aturan bahwa pihak yang tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi.
Ketua KIP, Abdulhamid Dipopramono, juga membenarkan perkataan Imam tentang sanksi. "Kalau tidak memberikan informasi kepada publik ada tindak pidana 1 tahun kurungan atau denda 5 juta rupiah," katanya.
Abdulhamid pun menyampaikan bahwa KIP dapat memaksa PP/PB untuk membuat laporan keuangan mereka menjadi transparan dengan masyarakat pun bisa menuntut jika hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya.
"Ada proses memohon (tuntutan masyarakat). Saya kira ini penting dan harus dipercepat," ujar Hamid.
Sementara itu, juru bicara Kemenpora yang juga anggota Tim Sembilan, Gatot Dewa Broto, mengatakan bahwa Kemenpora sedang mempersiapkan nota kesepahaman untuk pihak-pihak lain sebagai bagian dari rekomendasi Tim Sembilan.
"MoU dengan Polisi sudah siap, tetap nunggu waktu yang pas karena di kepolisian masih sibuk," ujarnya. (vws)
Masalah terhambatnya aliran dana dari pemerintah bagi sektor olahraga serta penyalahgunaan dana menjadi dua masalah yang kerap terjadi dalam dunia olahraga.
"Namun kami bukan semata-mata mengharapkan bisa menerobos mekanisme keuangan. Ini adalah salah satu kebijakan yang bisa kami ambil. Tapi, hal ini harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan," kata Imam kepada para wartawan, Rabu (25/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenpora sendiri baru saja menandatangani nota kesepahaman, tak hanya dengan KIP dan PPATK namun juga dengan UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini bertujuan agar Kemenpora termasuk mitra-mitranya, seperti KONI, KOI, dan pihak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melaporkan penggunaan uang APBN ke masyarakat.
Ketua KIP, Abdulhamid Dipopramono, juga membenarkan perkataan Imam tentang sanksi. "Kalau tidak memberikan informasi kepada publik ada tindak pidana 1 tahun kurungan atau denda 5 juta rupiah," katanya.
Abdulhamid pun menyampaikan bahwa KIP dapat memaksa PP/PB untuk membuat laporan keuangan mereka menjadi transparan dengan masyarakat pun bisa menuntut jika hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya.
"Ada proses memohon (tuntutan masyarakat). Saya kira ini penting dan harus dipercepat," ujar Hamid.
Sementara itu, juru bicara Kemenpora yang juga anggota Tim Sembilan, Gatot Dewa Broto, mengatakan bahwa Kemenpora sedang mempersiapkan nota kesepahaman untuk pihak-pihak lain sebagai bagian dari rekomendasi Tim Sembilan.
"MoU dengan Polisi sudah siap, tetap nunggu waktu yang pas karena di kepolisian masih sibuk," ujarnya. (vws)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK