Komisi X DPR RI: Jangan Anggap Remeh Sanksi FIFA

M. Arby Rahmat, CNN Indonesia | Minggu, 31/05/2015 15:44 WIB
Komisi X DPR RI: Jangan Anggap Remeh Sanksi FIFA Teuku Riefky Harsya (kedua dari kiri) saat membahas soal Persipura di DPR beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Dika Dania Kardi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya menekankan semua pihak termasuk Kemenpora dan PSSI untuk tidak menganggap remeh sanksi yang diberikan FIFA kepada Indonesia.

Dalam melihat permasalahan antara Kemenpora dan PSSI, Riefky berpendapat untuk melihatnya melalui sistem pemerintahan Indonesia yang menganut Trias Politika yaitu Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.

"Legislatif (DPR, DPD), Yudikatif (putusan sela PTUN), bahkan sebagian dr Eksekutif pun (Wapres, KOI, KONI), sudah mendesak Presiden (Joko Widodo) dan Menpora (Imam Nahrawi) tentang pencabutan atau apapun istilahnya terhadap Surat Keputusan Pembekuan," tutur Riefky kepada CNN Indonesia.


"Bahkan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) pun juga sudah menyurati presiden. Mayoritas pengelola negara dan berbagai elemen masyarakat berpandangan sama, yaitu pembenahan sepak nasional perlu didukung bersama tapi bukan dengan pembekuan," katanya melanjutkan.

Sanksi FIFA plus ketidaksamaan pandangan antara Kemenpora dan PSSI akan membuat masa depan jalannya kompetisi di Indonesia menjadi abu-abu dan tidak jelas.

"Akan ada dampak materil atau moril yang luar biasa bagi klub, atlit, wasit, pelatih, dan suporter. Kami meminta agar pemerintah bisa membuka mata hatinya untuk mengakhiri kekisruhan ini."

"Di banyak daerah keberlangsungan sebuah Klub sepakbola mencerminkan harga diri rakyat daerah tersebut, jadi jangan anggap remeh," tutur Riefky berpendapat.

Sebagai wakil rakyat di komisi yang membidangi olahraga, sejak 6 bulan terakhir Komisi X berulang kali telah mengingatkan Kemenpora, Badan Olahraga Profesional Indonesia bahkan Presiden Jokowi melalui surat dari Pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2015, agar dalam memperbaiki persepakbolaan nasional tetap dalam koridor aturan serta tidak terpancing untuk melakukan kebijakan yg menginterfensi maupun 'abuse of power' terhadp PSSI dan klub-klub sepakbola Indonesia.

"Ini mesti dengan kebesaran hati pemerintah. Karena persepsi pemerintah itu dibekukan dahulu, sementara yang lain berpikir bukan dengan dibekukan."

"Kita masih menunggu respon Presiden, pimpinan DPR, serta respon masing-masing fraksi-fraksi, mereka (anggota Komisi X) juga pasti dapat banyak masukan dari daerah-daerahnnya."

"Kami akan melihat perkembangan situasinya minggu ini," tutur Riefky.

Sepakbola Indonesia Sudah Ada Peningkatan

Lebih lanjut, Riefky menilai bahwa perkembangan sepakbola di Indonesia menunjukkan grafik peningkatan meskipun masih banyak hal yang harus dibenahi untuk meraih prestasi.

"Dua tahun terakhir, perkembangan sepakbola Indonesia sudah lebih baik dan hal itu diakui oleh FIFA, mantan-mantan Ketua Umum PSSI, serta para klub dan atlet. Memang pembenahan butuh proses," tuturnya.

Riefky pun berpendapat seharusnya pemerintah memberi kemudahan-kemudahan bagi PSSI, bukan dengan pembekuan. Hal ini akan mendorong klub-klub semakin cepat ke arah industri sepakbola.

Riefky pun kembali mengingatkan bahwa kisruh di dunia sepakbola ini bisa merembet ke hal-hal lain karena untuk beberapa daerah, klub sepakbola adalah harga diri dan identitas dari daerah tersebut.

"(Kisruh dan sanksi) ini harus diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas politik nasional, jangan anggap remeh. Karena ini bukan urusan untung rugi, tapi kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," ucap laki-laki berusia 42 tahun tersebut. (ptr/ptr)