Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya berencana tidak memberi dana kepada cabang olahraga yang masih bermasalah di organisasi atau kepengurusannya.
Riefky menerangkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini memberi kesempatan kepada KONI, KOI, dan Kemenpora untuk mencari solusi terhadap PB yang dianggap bermasalah. Terlebih jika masalah tersebut berpotensi menganggu prestasi Indonesia di berbagai ajang kejuaraan.
Pria berkacamata ini menilai Kemenpora-KONI-KOI-Satlak prima terkesan tidak tegas dan melakukan pembiaran terhadap cabor-cabor bermasalah. Alhasil, lanjutnya, atlet yang menjadi korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika tidak menemui kata sepakat, kami akan pertimbangkan soal pendanaan saat rapat anggaran dengan menpora terkait cabang-cabang olahraga prestasi tersebut," kata Riefky kepada
CNN Indonesia usai rapat, Rabu (26/8) malam. "Daripada uang dan dana rakyatnya mubazir, sementara akan kami setop."
Rapat anggaran yang dimaksud tersebut, menurut Riefky, akan digelar dalan rentang waktu dua hingga empat pekan ke depan. Sehingga pihaknya menetapkan tenggat waktu penyelesaian masalah itu pada akhir September, atau selambat-lambatnya pekan pertama Oktober.
Komisi X DPR RI menggelar RDPU, hari ini, Rabu (26/8). Rapat tersebut dihadiri Ketua KOI Rita Subowo, Ketua KONI Tono Suratman, Ketua Satlak Prima Suwarno, Adinda Yuanita dari EFI, Ketua ISSI Raja Sapta Oktohari, dan Ketua Umum PP Pordasi Mohammad Chaidir Saddak, beserta jajarannya masing-masing.
Riefky berencana mengundang cabor yang dianggap bermasalah saat komisi X menggelar rapat serupa. "Agar bisa mencari titik temu, mencari satu kata, umumkan ke publik apa yang menjadi kebijakan sehingga komunitas atlet tidak menjadi korban khususnya untuk cabor prestasi."
Di sisi lain, Ketua KOI, Rita Subowo berharap Komisi X DPR RI bisa juga membantu menyelesaikan segala masalah olahraga di Indonesia. "Kami juga tak ingin disalahkan masyarakat nantinya," kata Rita dalam RDPU tersebut.
(vri/vri)