Watimpres Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah MotoGP

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) memberikan dukungan terhadap langkah Indonesia membidik jadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, demikian dinyatakan anggota Watimpres, Suharso Manoharfa.

Meski demikian, Suharso mewanti-wanti agar tidak ada kekeliruan antara pemerintah dengan pihak swasta terutama karena sifat penyelenggaraan MotoGP yang sedikit berbeda dengan ajang olahraga lainnya.

Pilihan Redaksi Rossi Sudah Temukan Motivasi Jalani MotoGP Honda Larang Marquez Bicara di Italia Rossi Diminta Setop Tuduh Marquez

"Sirkuit milik swasta, tapi penyelenggaraannya membawa nama negara. Kemudian organisasi balap motor di dunia pun adalah organisasi yang independen," kata Suharso kepada para awak media di Ruang Rapat Besar Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Kamis sore (19/11).

Menurut Suharso sirkuit yang dikelola swasta menjadikan situasi tricky sehingga perlu dicari siasatnya agar tidak melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan lainnya. "Saya rasa hanya di Indonesia yang sirkuitnya dimiliki oleh sawsta, di negara lain itu dimiliki oleh pemerintah."

Hari ini, Suharso sendiri telah bertemu dengan Direktur Utama Sirkuit Sentul Tinton Soeharto dan Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Noor Aman untuk membahas penyelenggaraan MotoGP agar sesuai dengan peraturan.

Suharso menuturkan bahwa payung hukum mengenai ajang MotoGP sedang dipersiapkan, apakah dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres). Selain untuk menjaga pembagian kerja antara pemerintah dan swasta, menurut Suharso, payung hukum juga diperlukan agar semua pihak merasa bahwa kegiatan ini didukung oleh pemerintah, terutama pihak swasta.

"Leading sector-nya ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga," katanya sembari menegaskan bahwa hal ini juga tercermin dari Letter of Intent yang telah ditandatangani Kemenpora.

Pada Rabu (18/11), Menpora Imam Nahrawi memang telah menandatangani LoI dengan pihak Dorna Sports sebagai bentuk pernyataan Indonesia siap untuk menyelenggarakan MotoGP.

Pendandatanganan LoI tersebut tak menutup peluang berbagai kementerian terkait untuk memberikan dukungan teknis, seperti Kementerian Pariwisata atau Kementerian Pekerjaan Umum. "Sepanjang tidak bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan dan sepanjang (anggaran) itu tersedia, tidak masalah," ucap Suharso

"Ini menjadi ajang bersama, kita carikan jalan yang memungkinkan agar bagaimana pemerintah bisa membantu."

Suharso kuga berharap agar Sirkuit Sentul dapat memiliki fasilitas yang memenuhi sarat Federasi Balapan Motor Internasional (FIM)  

"Mudah-mudahan setelah penyelenggaraan acara ini kita bisa punya dua sampai empat sirkuit yang baru, dan bisa jadi juga negara punya sirkuit sendiri," ujarnya. "Siapa tahu jika sukses, berikutnya akan juga diikuti oleh perlombaan sejenis seperti misalnya Formula Satu (F1)," ucap Suharso. (vws)