Pemprov DKI Jakarta Klarifikasi Ketidaksiapan Asian Games
Martinus Adinata | CNN Indonesia
Senin, 25 Apr 2016 18:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa tugas utama pihaknya dalam menyiapkan Asian Games 2018 adalah pada venue Velodrome dan Equestrian.
Pernyataan ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara pemprov DKI Jakarta, pemprov Sumatera Selatan, dan Panitia Kerja (Panja) Persiapan Asian Games 2018 di fedung DPR, Senin (25/4).
Penegasan itu muncul lantaran selama RDP berlangsung, pihak DKI Jakarta mendapat banyak pertanyaan terkait kesiapan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 mendatang dari Panja Komisi X.
Selain itu, pihak pemprov DKI Jakarta juga sempat ditanyai alasan tak menjelaskan secara terperinci rencana renovasi area Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
"Perlu diklarifikasi, posisi Jakarta adalah sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan ini (Asian Games) dengan baik. Dalam inpres (Instruksi Presiden), tugas utama pemprov DKI Jakarta adalah menyiapkan dua venue, equestrian dan indoor velodrome," ujar Djarot.
"Sedangkan (renovasi) di GBK adalah tanggung jawab satgas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kemenpupera)."
Lebih lanjut, Djarot menyatakan pihaknya tak peduli apakah nantinya cabang-cabang olahraga akan lebih banyak digelar di Jakarta atau Palembang. Isu soal pembagian cabor memang kembali mencuat dalam RDP setelah Komisi X menilai kesiapan Palembang lebih baik.
Komisi X juga meminta Kemenpora melobi Komite Olimpiade Asia (OCA) tentang venue tiga cabor yaitu cabor akuatik, atletik, dan bowling untuk dipindahkan ke Palembang.
"Pemprov DKI Jakarta berharap penyelenggaraan sukses entah itu dilaksanakan di Jakarta atau Palembang," ujar Djarot menambahkan. "Tapi Jakarta akan maksimal melaksanakan instruksi presiden terkait dua venue itu (velodrome dan equistrian).
Equistrian Masih Menunggu Rancangan
Terkait dengan area eqiuistrian, pemprov DKI Jakarta menyerahkannya kepada PT Pulomas Jaya yang akan membangun Jakarta International Equestrian Park di Pulomas.
Namun, pihak PT Pulomas Jaya menyatakan masih ada masalah rancangan yang harus diselesaikan lantaran mereka harus memilih apakah ingin menggusur jalur pacuan kuda atau mempertahankannya.
"Di Indonesia, kami hanya memiliki lahan 34 hektar jadi untuk menyatukan trek pacu dan equestrian sangat sulit. Jika dilihat di luar negeri kan bisa 200 hektar atau lebih," ujar Direktur Utama PT Pulomas Jaya, Landi Rizaldi.
"Sekarang yang harus didahulukan untuk kepentingan Asian Games itu apa? Jadi yang mana yang harus didahulukan?"
Menurut Lanzi, jika tetap mempertahankan pacuan kuda, mereka akan kesulitan mendapatkan sertifikasi EDFZ (Equine Disease Free Zones).
"Jika ada trek pacu, maka ada masalah kesehatan kuda pacu, karena standar kesehatan kuda kita belum sesuai dengan standar internasional," ujar Landi melanjutkan.
"Itu yang tak bisa dijamin, peserta yang nantinya datang juga akan berpikir ulang untuk datang ke sini. Jadi itulah dasar pertimbangannya."
Untuk menyelesaikan masalah rancangan arena equistrian itu, PT Pulomas Jaya dijadwalkan akan segera bertemu dengan FEI (Federasi Equestrian Internasional).
(vws)
Pernyataan ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara pemprov DKI Jakarta, pemprov Sumatera Selatan, dan Panitia Kerja (Panja) Persiapan Asian Games 2018 di fedung DPR, Senin (25/4).
Penegasan itu muncul lantaran selama RDP berlangsung, pihak DKI Jakarta mendapat banyak pertanyaan terkait kesiapan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 mendatang dari Panja Komisi X.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu diklarifikasi, posisi Jakarta adalah sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan ini (Asian Games) dengan baik. Dalam inpres (Instruksi Presiden), tugas utama pemprov DKI Jakarta adalah menyiapkan dua venue, equestrian dan indoor velodrome," ujar Djarot.
Komisi X juga meminta Kemenpora melobi Komite Olimpiade Asia (OCA) tentang venue tiga cabor yaitu cabor akuatik, atletik, dan bowling untuk dipindahkan ke Palembang.
"Pemprov DKI Jakarta berharap penyelenggaraan sukses entah itu dilaksanakan di Jakarta atau Palembang," ujar Djarot menambahkan. "Tapi Jakarta akan maksimal melaksanakan instruksi presiden terkait dua venue itu (velodrome dan equistrian).
Terkait dengan area eqiuistrian, pemprov DKI Jakarta menyerahkannya kepada PT Pulomas Jaya yang akan membangun Jakarta International Equestrian Park di Pulomas.
Namun, pihak PT Pulomas Jaya menyatakan masih ada masalah rancangan yang harus diselesaikan lantaran mereka harus memilih apakah ingin menggusur jalur pacuan kuda atau mempertahankannya.
"Di Indonesia, kami hanya memiliki lahan 34 hektar jadi untuk menyatukan trek pacu dan equestrian sangat sulit. Jika dilihat di luar negeri kan bisa 200 hektar atau lebih," ujar Direktur Utama PT Pulomas Jaya, Landi Rizaldi.
"Sekarang yang harus didahulukan untuk kepentingan Asian Games itu apa? Jadi yang mana yang harus didahulukan?"
Menurut Lanzi, jika tetap mempertahankan pacuan kuda, mereka akan kesulitan mendapatkan sertifikasi EDFZ (Equine Disease Free Zones).
"Jika ada trek pacu, maka ada masalah kesehatan kuda pacu, karena standar kesehatan kuda kita belum sesuai dengan standar internasional," ujar Landi melanjutkan.
"Itu yang tak bisa dijamin, peserta yang nantinya datang juga akan berpikir ulang untuk datang ke sini. Jadi itulah dasar pertimbangannya."
Untuk menyelesaikan masalah rancangan arena equistrian itu, PT Pulomas Jaya dijadwalkan akan segera bertemu dengan FEI (Federasi Equestrian Internasional).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK