Sanksi Wasit PON yang Melanggar Aturan Dinilai Terlalu Ringan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Olimpiade Nasional Indonesia (KONI) Pusat diminta membuat peraturan lebih tegas kepada pemain maupun wasit yang melanggar aturan dan tidak bertindak sportif dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON). Hal ini diutarakan Ketua Bidang Pertandingan PON Jawa Barat XIX, Yudha M. Saputra.

Salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap penyelenggaraan PON kali ini adalah soal sportivitas dan keadilan, terutama pada cabang-cabang olahraga adu fisik yang memang mengandalkan penilaian subyektif wasit. Berbagai teriakan ketidakpuasan pada keputusan wasit kerap terdengar di arena cabang bela diri, mulai dari judo, karate, gulat, hingga tinju.

Yudha menekankan bahwa sebelum pertandingan, ia selalu mengumpulkan wasit dan panitia pelaksana agar pertandingan terselenggara dengan baik dan menjunjung tinggi sportivitas. Semua pihak, katanya, berkomitmen ingin mensukseskan dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh kontingen.

Lihat juga: Evaluasi Dayung PON: Bakat Indonesia Timur Kembali Bersinar

"Atau mungkin yang bermasalah bukan wasit, tapi kesadaran pemain. Mendatang di PON Papua 2020, KONI Pusat tolong memberlakukan sanksi pada pemain yang tidak sportif, termasuk juga wasit. Di PON sekarang tidak ada denda untuk wasit, hanya dinonaktifkan," kata Yudha.

"Mendatang, sanksi harus agak berat. Karier wasitnya dihentikan sekian tahun, misalnya. Kami harus melakukan kajian dalam memberikan hukuman yang adil."

Lebih lanjut, Yudha menjelaskan pemilihan wasit bukan kewenangan pengurus PON, tapi cabor (Cabang Olahraga).

"Cabor yang mengusulkan. Kriterianya adalah harus memiliki sertifikat minimal nasional, kemudian sudah lama ikut di berbagai event single maupun multievent."

"Dan sesuai dengan Standar Belanja Biaya (SBB), honor wasit nasional di PON adalah Rp1 juta dan wasit internasional adalah Rp1,25 juta per hari," ucapnya menambahkan.

Lihat juga: Catatan-catatan Kericuhan PON Jabar 2016

Kendati banyak persoalan dalam pelaksanaan pertandingan, Yudha menilai kasus yang ada di PON Jabar 2016 lebih rendah jumlahnya dibandingkan PON Riau 2012. Ketika berperan sebagai Ketua Kontingen Jabar empat tahun lalu, ia menemukan ada 21 kasus pelanggaran sementara di Jabar hanya delapan kasus.

Delapan kasus itu adalah kasus yang ada di cabang gantole, karate, panjat tebing, wushu, hoki, judo, renang indah, dan terbang layang.

Itu sebabnya Yudha menyebut dari segi penyelenggarakan, PON 2016 dapat dikatakan sukses.

"Dewan hakim yang ada di PON 2016 itu dewan hakim yang ada di Riau juga dan mereka menyatakan PON di Jabar lebih baik, di Riau lebih banyak masalah. Siapa bilang di sini kacau balau? Ini pernyataan yang dewan hakim sendiri, bukan kami mengada-ada atau sebagai excuse, tidak," tuturnya.

Lihat juga: Tongkat Estafet PON Berpindah ke Tangan Papua

(vws)