Kemenpora Tetap Minta Kongres PSSI di Yogyakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap bersikukuh menjadikan Yogyakarta sebagai tuan rumah Kongres Luar Biasa 17 Oktober mendatang, berbeda dari keinginan PSSI yang memilih Makassar.

Meski demikian, Kemenpora menyatakan pihaknya tidak menghendaki adanya kongres tandingan atau dualisme kongres sebagai ekses hal tersebut.

"Jadi yang ada hanya Kongres tunggal dan kami tidak ingin membuka luka lama. Karena jika ada Kongres tandingan, itu pasti akan sulit untuk diterima FIFA dan AFC," ujar Gatot saat konferensi pers di Kantor Kemenpora, Selasa (11/10).

Gatot yang juga Juru Bicara Kemenpora itu berharap ada solusi di sisa beberapa hari jelang kongres, meski hingga saat ini dia juga tidak mengetahui persis bentuk solusi yang akan diambil.

"Kami akui, sejauh ini belum ada solusi untuk mempertemukan dua perbedaan opsi penyelenggaraan kongres. Kalau pemerintah sejauh ini konfirmasi kongres tetap berada di Yogyakarta. Kalau tidak salah, kemarin saya dengar pimpinan Polri juga menyebutkan hal yang sama."

"Kamis (6/10), kami juga sudah kontak dengan seorang perwira di Badan Intelkam (Intelijen dan Keamanan) bahwa mereka hanya akan mengikuti yang menjadi rekomendasi Kemenpora saja. Sehingga tidak mungkin ada izin keramaian di luar yang direkomendasikan Kemenpora," jelas Gatot.

Kemenpora menyatakan tidak akan mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC tentang perbedaan lokasi Kongres ini dan menganggap yang berhak berkomunikasi langsung ke FIFA dan AFC adalah PSSI.

"Kami mengimbau ke PSSI, apa salahnya sih mengikuti yang menjadi keinginan pemerintah. Karena sejauh ini, selama pemerintah mampu, toh kami juga berusaha untuk membantu kebutuhan mereka," ungkapnya.

Kemenpora menampik permintaan pemindahan lokasi Kongres sebagai intervensi dan menyebut pihaknya berhati-hati untuk tidak berkonflik secara terbuka.

"Kalau nanti mereka tetap memaksakan, itu urusannya dengan izin keramaian dari kepolisian. Kami juga tidak ada paksaan supaya mereka jangan seperti itu. Kami juga tidak akan memberikan sanksi karena itu urusan kepolisian. Tidak ada cerita pembekuan jilid kedua," katanya. (vws/ptr)