Anggota Pertanyakan Kredibilitas PSSI
Titi Fajriyah & Jun Mahares | CNN Indonesia
Jumat, 14 Okt 2016 12:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tarik-menarik lokasi Kongres PSSI periode 2016-2020 membuat para anggota atau pemilik suara (voter) gamang. Mereka tak yakin cita-cita untuk melakukan perubahan di tubuh otoritas sepak bola tersebut berjalan sesuai amanah.
Budiman Dalimunthe, perwakilan dari Persija Muda, mempertanyakan sikap keras pengurus PSSI yang memutuskan lokasi kongres secara sepihak tanpa meminta usulan dari mayoritas anggotanya.
Menurutnya, Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang digelar di Ancol, Jakarta, pada Agustus lalu hanya menetapkan tanggal kongres pemilihan pada 17 Oktober 2016. Sementara Makassar hanya sekadar usulan yang muncul usai sidang.
Penetapan lokasi kongres, lanjut Budiman, terkesan 'diatur' tanpa meminta masukan dari voter lainnya. Penetapan Makassar sebagai tuan rumah kongres diputuskan dalam rapat Komite Eksekutif, beberapa hari setelah KLB Ancol.
"Prosesnya (penetapan lokasi kongres) tidak jelas. Kenapa hanya menerima usulan dari segelintir anggota tanpa bertanya kepada pemilik hak suara lainnya?" kata Budiman ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (14/10).
"Kalau memang mau transparan, PSSI semestinya bisa membuka kesempatan kepada siapa saja yang mau ajukan diri menjadi tuan rumah kongres."
Sebagai anggota PSSI, Persija Muda kemungkinan akan tetap menghadiri rencana kongres di Makassar, Senin (17/10). Namun, kekhawatiran muncul lantaran belum mendapatkan izin keramaian dari pihak keamanan.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi telah mengundang PSSI yang diwakili Plt Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan dan Sekjen Azwan Karim beserta Ketua Komite Pemilihan Kongres Agum Gumelar di Kantor Kemenpora, Rabu (12/10). Hasilnya, Menpora mengusulkan agar lokasi kongres dipindah ke Jakarta.
Akan tetapi, PSSI menolak usulan Kemenpora dan bersikukuh menggelar kongres di Makassar. Mereka berdalih, perubahan lokasi kongres hanya akan diubah jika mendapat rekomendasi resmi dari FIFA dan AFC.
"Kami juga mempertanyakan mengapa pertemuan dengan Kemenpora baru dilakukan dari sekarang? Padahal, rekomendasi Kemenpora beberapa waktu lalu juga meminta kongres untuk digelar di Yogyakarta, bukan di Makassar," beber Budiman.
"Pak Agum selaku Ketua KP (Komite Pemilihan) juga sudah dari sejak dua bulan lalu mengajak PSSI untuk bertemu membahas polemik lokasi kongres, namun PSSI mengaku sibuk. Ini semakin membuktikan bahwa PSSI memang sulit diajak berubah," ungkap Budiman.
Ancam Cabut Mandat
Senada dengan Budiman, Ketua Asosiasi Provinsi Jabar Duddy Sutandi juga mengaku dilema dengan keputusan PSSI. Ia mengaku kehilangan kepercayaan kepada Plt Ketum PSSI Hinca Pandjaitan.
"Kita ini sebenarnya dilema. Kalau diundang ke Makassar saya tidak boleh menolak, karena kami organisasi yang menginduk pada PSSI," akunya.
"Masalahnya nanti di sana kalau tidak diperbolehkan masuk oleh kepolisian bagaimana. Karena kan ini (Kongres) tidak mendapatkan izin," tambah Duddy.
Lebih jauh lagi, Duddy khawatir jika masalah ini terus berlanjut justru akan memancing FIFA untuk kembali memberikan sanksi kepada Indonesia. Namun, hal itu bukan dikarenakan adanya intervensi dari pemerintah.
Ditegaskan Duddy, sejauh ini pemerintah hanya berusaha untuk mengakomodir usulan dari sebagian voters untuk merekomendasikan tempat yang nyaman untuk kongres. Sehingga diputuskanlah Yogyakarta karena dinilai punya historis sepak bola di dalamnya.
"Sikap Hinca selaku pelaksana tugas Ketum PSSI tidak konsisten dan tidak menghargai kesepakatan dengan pihak Pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan kemarahan voters selaku peserta kongres dan membuka peluang pencabutan mandat Hinca selaku Plt Ketum PSSI oleh anggotanya sendiri," tutur Duddy. (jun)
Budiman Dalimunthe, perwakilan dari Persija Muda, mempertanyakan sikap keras pengurus PSSI yang memutuskan lokasi kongres secara sepihak tanpa meminta usulan dari mayoritas anggotanya.
Menurutnya, Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang digelar di Ancol, Jakarta, pada Agustus lalu hanya menetapkan tanggal kongres pemilihan pada 17 Oktober 2016. Sementara Makassar hanya sekadar usulan yang muncul usai sidang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prosesnya (penetapan lokasi kongres) tidak jelas. Kenapa hanya menerima usulan dari segelintir anggota tanpa bertanya kepada pemilik hak suara lainnya?" kata Budiman ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (14/10).
Sebagai anggota PSSI, Persija Muda kemungkinan akan tetap menghadiri rencana kongres di Makassar, Senin (17/10). Namun, kekhawatiran muncul lantaran belum mendapatkan izin keramaian dari pihak keamanan.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi telah mengundang PSSI yang diwakili Plt Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan dan Sekjen Azwan Karim beserta Ketua Komite Pemilihan Kongres Agum Gumelar di Kantor Kemenpora, Rabu (12/10). Hasilnya, Menpora mengusulkan agar lokasi kongres dipindah ke Jakarta.
Akan tetapi, PSSI menolak usulan Kemenpora dan bersikukuh menggelar kongres di Makassar. Mereka berdalih, perubahan lokasi kongres hanya akan diubah jika mendapat rekomendasi resmi dari FIFA dan AFC.
"Kami juga mempertanyakan mengapa pertemuan dengan Kemenpora baru dilakukan dari sekarang? Padahal, rekomendasi Kemenpora beberapa waktu lalu juga meminta kongres untuk digelar di Yogyakarta, bukan di Makassar," beber Budiman.
"Pak Agum selaku Ketua KP (Komite Pemilihan) juga sudah dari sejak dua bulan lalu mengajak PSSI untuk bertemu membahas polemik lokasi kongres, namun PSSI mengaku sibuk. Ini semakin membuktikan bahwa PSSI memang sulit diajak berubah," ungkap Budiman.
Ancam Cabut Mandat
Senada dengan Budiman, Ketua Asosiasi Provinsi Jabar Duddy Sutandi juga mengaku dilema dengan keputusan PSSI. Ia mengaku kehilangan kepercayaan kepada Plt Ketum PSSI Hinca Pandjaitan.
"Kita ini sebenarnya dilema. Kalau diundang ke Makassar saya tidak boleh menolak, karena kami organisasi yang menginduk pada PSSI," akunya.
"Masalahnya nanti di sana kalau tidak diperbolehkan masuk oleh kepolisian bagaimana. Karena kan ini (Kongres) tidak mendapatkan izin," tambah Duddy.
Lebih jauh lagi, Duddy khawatir jika masalah ini terus berlanjut justru akan memancing FIFA untuk kembali memberikan sanksi kepada Indonesia. Namun, hal itu bukan dikarenakan adanya intervensi dari pemerintah.
Ditegaskan Duddy, sejauh ini pemerintah hanya berusaha untuk mengakomodir usulan dari sebagian voters untuk merekomendasikan tempat yang nyaman untuk kongres. Sehingga diputuskanlah Yogyakarta karena dinilai punya historis sepak bola di dalamnya.
"Sikap Hinca selaku pelaksana tugas Ketum PSSI tidak konsisten dan tidak menghargai kesepakatan dengan pihak Pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan kemarahan voters selaku peserta kongres dan membuka peluang pencabutan mandat Hinca selaku Plt Ketum PSSI oleh anggotanya sendiri," tutur Duddy. (jun)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK