Ikuti Kata Presiden, Satlak Prima Perketat Seleksi Atlet
Titi Fajriyah | CNN Indonesia
Selasa, 25 Okt 2016 16:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) bakal lebih ketat dan objektif menetapkan cabang olahraga dan atlet yang akan dikirimkan ke ajang SEA Games 2017 Malaysia. Saat ini, Satlak Prima dituntut pemerintah untuk bisa meningkatkan prestasi dengan memaksimalkan keterbatasan anggaran yang ada melalui skema prioritas.
Berdasarkan data, Soetjipto mengatakan ada 28 cabor yang berpotensi meraih medali emas di SEA Games 2017 mendatang.
"Pak Menteri (Menpora Imam Nahrawi) mau persentase kemenangannya tinggi. Jadi, kalau memang atlet tidak punya peluang (emas) kenapa harus dikirim? Uang rakyat yang kami pakai ini harus digunakan dengan cara yang layak. Saat ini Indonesia di SEA Games bukan hanya sekadar ikut, tapi fokus mencapai prestasi, jadi hanya yang berpeluang dapat medali yang ikut," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (25/10).
Soetjipto menjelaskan bahwa tujuan awal SEA Games adalah tentang persaudaraan sesama negara di Asia Tenggara. Hal itu, lanjut dia, berarti SEA Games lebih mementingkan partisipasi anggotanya ketimbang kemenangan.
Namun, menurutnya, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan agar makna SEA Games lebih dari itu.
"Ternyata, kemudian aturan di SEA Games masih banyak subyektifitas yang menguntungkan tuan rumah. Mari tunjukkan ke teman-teman di ASEAN bahwa kami berubah, meskipun harus diakui Indonesia juga melakukan hal yang sama di SEA Games 2011. Kita tunjukkan bahwa SEA Games ini adalah skala kecil dari Olimpiade, ketentuan yang berlaku di Olimpiade sebisa mungkin dipakai, termasuk pemilihan cabornya," ujarnya.
Ia berharap, Malaysia jadi yang terakhir menjadikan SEA Games sebagai ajang pesta partisipan negara-negara di Asia Tenggara dengan memainkan cabor yang tidak populer di negara lain demi status juara umum semata.
Malaysia sebagai tuan rumah SEA Games 2017 mendatang bakal memainkan 405 nomor dari 38 cabang olahraga. Indonesia kehilangan 13 cabor yang berpotensi menelurkan medali emas. Dari 13 cabor itu, disebut Soetjipto, ada 20-38 medali emas Indonesia yang hilang.
"Masyarakat juga diminta jangan mengharapkan portfolio medali yang besar. Sebagai pembina olahraga, tentu saya ingin memperbaiki posisi Indonesia di SEA Games lalu yang berada di peringkat kelima, walaupun dengan kekuatan yang lebih kecil. Saya pikir ini rasional melihat latar belakang keinginan Menteri dalam menyusun skuat Indonesia di SEA Games nanti," ungkap Soetjipto.
Satu Suara
Dalam penentuan jumlah atlet ke SEA Games 207, Satlak Prima harus berkoordinasi secara intensif dengan Komite Olimpiade Indoensia (KOI). Pasalnya, menurut Soetjipto, KOI adalah pintu terakhir penentuan baik atlet maupun nomor pertandingan.
"Kalau ada cabor yang tidak masuk prioritas tapi dia berusaha sendiri, latihan menggunakan biaya sendiri, berangkat ke SEA Games sendiri dan mendapatkan medali (emas), mungkin Prima akan mengganti seluruh biaya yang telah ia keluarkan. Kami, Satlak Prima dan KOI harus satu suara karena KOI adalah representasi IOC (Komite Olimiade Internasional) di Indonesia," katanya lagi.
Satlak Prima juga disebut Soetjipto telah membuat beberapa indikator kriteria penentuan cabor dan atlet prioritas.
"Kami berusaha membuat kriteria dan ukuran yang objektif dan adil serta bisa dipertanggung jawabkan. Indikasi sementara ini, ada 28 cabor yang potensi emas. Pastinya kami akan sangat-sangat ketat dan objektif dalam penetapan ini, karena ini kan maunya Pak Menteri dan perintah langsung dari Presiden," pungkas Soetjipto. (vws)
"Pak Menteri (Menpora Imam Nahrawi) mau persentase kemenangannya tinggi. Jadi, kalau memang atlet tidak punya peluang (emas) kenapa harus dikirim? Uang rakyat yang kami pakai ini harus digunakan dengan cara yang layak. Saat ini Indonesia di SEA Games bukan hanya sekadar ikut, tapi fokus mencapai prestasi, jadi hanya yang berpeluang dapat medali yang ikut," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (25/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, menurutnya, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan agar makna SEA Games lebih dari itu.
Ia berharap, Malaysia jadi yang terakhir menjadikan SEA Games sebagai ajang pesta partisipan negara-negara di Asia Tenggara dengan memainkan cabor yang tidak populer di negara lain demi status juara umum semata.
Malaysia sebagai tuan rumah SEA Games 2017 mendatang bakal memainkan 405 nomor dari 38 cabang olahraga. Indonesia kehilangan 13 cabor yang berpotensi menelurkan medali emas. Dari 13 cabor itu, disebut Soetjipto, ada 20-38 medali emas Indonesia yang hilang.
"Masyarakat juga diminta jangan mengharapkan portfolio medali yang besar. Sebagai pembina olahraga, tentu saya ingin memperbaiki posisi Indonesia di SEA Games lalu yang berada di peringkat kelima, walaupun dengan kekuatan yang lebih kecil. Saya pikir ini rasional melihat latar belakang keinginan Menteri dalam menyusun skuat Indonesia di SEA Games nanti," ungkap Soetjipto.
Satu Suara
Dalam penentuan jumlah atlet ke SEA Games 207, Satlak Prima harus berkoordinasi secara intensif dengan Komite Olimpiade Indoensia (KOI). Pasalnya, menurut Soetjipto, KOI adalah pintu terakhir penentuan baik atlet maupun nomor pertandingan.
"Kalau ada cabor yang tidak masuk prioritas tapi dia berusaha sendiri, latihan menggunakan biaya sendiri, berangkat ke SEA Games sendiri dan mendapatkan medali (emas), mungkin Prima akan mengganti seluruh biaya yang telah ia keluarkan. Kami, Satlak Prima dan KOI harus satu suara karena KOI adalah representasi IOC (Komite Olimiade Internasional) di Indonesia," katanya lagi.
Satlak Prima juga disebut Soetjipto telah membuat beberapa indikator kriteria penentuan cabor dan atlet prioritas.
"Kami berusaha membuat kriteria dan ukuran yang objektif dan adil serta bisa dipertanggung jawabkan. Indikasi sementara ini, ada 28 cabor yang potensi emas. Pastinya kami akan sangat-sangat ketat dan objektif dalam penetapan ini, karena ini kan maunya Pak Menteri dan perintah langsung dari Presiden," pungkas Soetjipto. (vws)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK