Jakarta, CNN Indonesia -- Peserta Musyawarah Nasional (Munas). Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) meminta agar pemilihan calon ketua umum berlangsung secara aklamasi, siapapun calon yang terpilih nanti.
Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) PP PBSI yang digelar di Hotel Bumi Surabaya telah berlangsung sejak, Minggu (30/10). Munas yang salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum PBSI periode 2016-2020 itu lengkap dihadiri 34 anggota Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI.
Setelah disahkannya tata tertib dan terpilihnya pimpinan munas oleh peserta, kemarin, agenda dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Umum PP PBSI masa bakti 2012-2016, Gita Wirjawan. Munas dipimpin Ketua Pengprov PBSI Lampung, Abdullah Fadri Auli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Pengprov Sumatera Selatan Apriyadi mengatakan, sebenarnya tidak ada gejolak berlebih pada Munas PBSI kali ini. Tapi, berdasarkan kesepakatan bersama, peserta sepakat untuk memilih ketua umum baru secara aklamasi seperti dalam munas-munas sebelumnya.
"Kami (Pengprov PBSI Sumsel) maunya aklamasi dan yang penting tidak ada voting. Soal siapa yang naik (jadi ketum PBSI) tinggal dirundingkan saja," kata Apriyadi yang ditemui
CNNIndonesia di sela-sela munas di Hotel Bumi, Surabaya, Senin (31/10).
"Siapapun (yang jadi ketum PBSI), kami akan tagih komitmennya untuk meluangkan waktu dan membesarkan bulu tangkis, " sebutnya.
Terkait komitmen itu, Apriyadi mengatakan Gita sebagai petahana sudah mengakui dalam laporan pertanggungjawabannya bahwa ia kurang memiliki waktu untuk PBSI di empat tahun masa kepengurusannya. Tapi, ia berjanji akan lebih meluangkan waktunya jika ia terpilih kembali di periode berikutnya.
Begitu juga dengan Wiranto yang menjadi rival Gita kali ini. Kesibukannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) diharapkan tidak membuatnya lupa akan tanggung jawabnya di PBSI jika terpilih nanti.
Menurut Apriyadi, kedua calon ketum itu sudah saling bertemu sebelumnya. Ia berharap pertemuan keduanya bisa memberikan dampak yang bagus buat perkembangan bulu tangkis Indonesia ke depannya.
"Keinginan itu kan pada akhirnya tetap ditabrak (keinginan Menpora Imam Nahrawi supaya ketua umum pengurus cabor tidak rangkap jabatan). Jadi, kami akan tagih itu komitmennya siapapun yang jadi ketum nanti, " ujar Apriyadi.
(jun)