Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ingin memindahkan pengelolaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) pada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Saat ini kedua pihak memformulasikan dasar hukumnya.
Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, sejak lama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ingin PPLP lebih fokus pembibitan atlet muda.
Karena itu, nantinya peran PPLP akan digantikan dengan Sekolah Khusus Olahraga (SKO).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diakui Gatot, saat ini PPLP belum maksimal dalam pembinaan atlet muda. Ia berharap SKO nantinya bisa menghasilkan atlet berbakat dalam waktu tiga tahun.
"Harus ada reposisi dari PPLP menjadi SKO supaya hasilnya bisa kelihatan. Kami harap proses (pembibitannya) paling tidak interval satu hingga tiga tahun, jangan terlalu lama," kata Gatot kepada
CNNIndonesia.com.
Rencananya, ide perubahan PPLP menjadi SKO akan dimulai tahun depan. Saat ini proses itu disebut Gatot sudah mulai berjalan dengan pemberitahuan kepada beberapa pihak terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kemendiknas dan lain-lain.
"Meski dalam bentuk legalnya (dasar hukum) belum,
at least Kemenpora sudah
sounding kepada pihak terkait bahwa ke depannya kami akan lebih mempercayakan PPLP untuk mencetak atlet berprestasi sejak dini," jelas Gatot.
"Dasar hukumnya harus dibuat dulu dan kami masih harus bahas dulu. Saat ini dasar hukumnya masih diformulasikan," katanya.
Lanjut Gatot, meskipun berada di bawah Kemendiknas, tapi dana dekonsentrasinya tetap berada di bawah Kemenpora, seperti misalnya, uang saku dan dana akomodasi atlet.
Akan tetapi, dana kelembagaannya menjadi tanggungan Kemendiknas.
"Ini justru meringankan beban Kemenpora yang sedang dalam keterbatasan anggaran seperti ini," ungkap Gatot yang juga menjabat Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora itu.
Dana untuk PPLP sejauh ini berasal dari pos anggaran di Deputi III. Selain didominasi untuk anggaran bonus dan penghargaan, anggaran yang ada di Deputi III Kemenpora juga menyangkut dana dekonsentrasi PPLP.
"Ini justru sinergis kemitraan antara Kemenpora dan Pemerintah Daerah (Pemda). Kami yakin, jika jadi SKO hasilnya bisa lebih maksimal. Rencananya kami akan mulai merintis ke arah sana. Mungkin tidak bisa serentak di semua provinsi, tergantung kepedulian dari masing-masing Pemda nantinya," kata Gatot.
(vws)