PP Pelti Tetap Ingin Kesepakatan Damai dengan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PP Pelti) Wibowo Suseno Wirjawan masih berharap menemukan jalan damai dengan pemerintah. Ia tetap meminta pemerintah menyisakan delapan lapangan di kompleks Stadion tenis Gelora Bung Karno Senayan (GBK) Jakarta.

Sidang pertama gugatan PP Pelti telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 10 November 2016. Namun, sidang tak menghasilkan apapun karena masih terdapat kesalahan administrasi dari pihak tergugat. Rencananya, sidang kedua gugatan PP Pelti akan digelar pekan ini.

"Kami ikuti saja prosesnya. Sidang berikutnya kami akan dipanggil lagi untuk mediasi. Mudah-mudahan ada sedikit torelansi lah atas permintaan kita," Wibowo Suseno atau yang akrab Maman itu kepada media, Senin (21/11).

Seperti permintaan awal, PP Pelti berharap tidak seluruh venue tenis di kawasan GBK digusur. Paling tidak, tersisa delapan lapangan agar bisa menggelar ajang tenis berskala internasional, seperti Piala Davis dan Piala Fed.

"Yang sangat kami harapkan adalah landmark sejarah tenis (di GBK) jangan sampai hilang. Kalau ada kompromi, sebagian lah, tidak semuanya akan kami pertahankan, " kata Maman seraya berharap hasil mediasi di sidang kedua bisa membuahkan hasil positif.

Apalagi, menurut Maman, pihaknya memilih mencari kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama, yakni mempertahankan delapan lapangan dari total 21 lapangan.

Enam di antaranya bisa digunakan untuk lapangan pertandingan dan dua lainnya sebagai lapangan latihan. Sesuai dengan persyaratan Federasi Tenis Internasional (ITF), lokasi lapangan pertandingan dan latihan harus berada di dalam satu area.

Sesuai rancangan renovasi pihak pengelola Stadion GBK, nantinya akan disisakan empat lapangan tenis outdoor di luar lapangan utama dan stadion tenis. Rancangan ini disiapkan untuk kepentingan Asian Games 2018.

Jumlah empat lapangan tenis itu masih masuk dalam syarat minimal ITF untuk bisa menggelar event berskala internasional. Akan tetapi, empat lapangan yang terdiri dari tiga lapangan pertandingan dan satu lapangan latihan itu hanya bisa digunakan untuk turnamen 32 peserta.

"Kalau drawing (pertandingan) 64, mau berapa lama digelar? Kalau semuanya (lapangan) dipakai pertandingan, lapangan latihannya tidak ada, di mana?" tanya Maman.

"Sejak awal kami tidak meminta semua (lapangan tenis yang ada di GBK) dipertahankan dan memberikan sebagian untuk fasilitas bisbol. Tapi, jangan semuanya dihilangkan." katanya menegaskan.

Lapangan tenis di arena Hotel Sultan sebenarnya masuk dalam persyaratan ITF. Tapi, tanpa adanya podium membuat turnamen seperti Piala Davis tidak bisa digelar di sana.

"Itu (Hotel Sultan) kan punya swasta.  Harusnya pemerintah dulu kasih contoh. Kalau hanya empat (lapangan), coba lah tambah," ungkap Maman.

"Secara teori harus ada delapan. Enam pertandingan dan dua latihan. Mudah-mudahan hasil (persidangan) bagus," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PP Pelti mengirimkan gugatan atas renovasi dan alih fungsi Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta. Gugatan ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK) Senayan,  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Keuangan sampai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Renovasi itu membuat perubahan besar dengan menyisakan satu lapangan tengah dan satu lapangan indoor dari total 21 lapangan tenis di kawssan GBK. Sisanya dialih fungsikan menjadi lapangan bisbol untuk keperluang Asian Games 2018. (vws)