Jakarta, CNN Indonesia -- Gelaran Asian Games 2018 tinggal 17 bulan lagi. Namun, anggaran yang digelontorkan masih belum juga mendapat kepastian.
Carut-marut persiapan juga terlihat ketika secara mendadak Ketua Dewan Pengarah Asian Games yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pengurangan jumlah cabang olahraga untuk mengefisienkan dana yang ada.
Keputusan JK itu pun mendapat kritik pedas dari anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto. Ia mempertanyakan dasar dari pengurangan jumlah cabor dari 42 menjadi 36 itu. Padahal, jumlah 42 cabor sudah diketuk palu di Coordination Committee Meeting (Corcom) keenam pada 6 Maret lalu.
Selain itu, Utut juga mempertanyakan alasan INASGOC mengamini pengurangan anggaran yang diminta JK sesaat setelah diangkat menjadi Kepala Dewan Pengarah Asian Games 2018. Padahal, efisiensi yang diminta JK jumlahnya mencapai hampir 50 persen dari pengajuan Rp8,7 triliun.
"JK harus beri konsideran (alasan) yang jelas. Kita kan harus beri kebanggan kepada bangsa, itu yang lebih penting. Atau kalau perlu jangan diterima (tawaran menjadi tuan rumah Asian Games) sejak awal," kata Utut, Senin (27/3).
Bahkan, Utut menyebut jika diperlukan, Komisi X DPR RI mendatangkan JK untuk bisa ikut rapat bersama INASGOC.
Adanya perbedaan pendapat antara JK dan Komisi X DPR RI itu disebut Presiden INASGOC Erick Thohir hanyalah perbedaan dari sebuah sudut pandang. Meskipun, visi keduanya masih sama yakni untuk mensukseskan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Utut kan yang penting pendanaannya. Kalau JK bagaimana cabor bisa lebih efisien. Saya rasa keduanya punya visi yang sama. Kami lihat, Utut anggarannya ada itu yang harus dipastikan. Kepastian anggaran ini yang harus jelas, masih naik turun," jelas Erick.
"Kebutuhan tahun ini saja Rp2,3 triliun. Tapi dana yang pasti ada baru Rp500 miliar. Sisanya, Rp1,8 triliun belum tahu," ungkapnya.