Komisi X DPR Agendakan Konsultasi dengan Wapres JK
CNN Indonesia
Senin, 27 Mar 2017 23:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi X DPR-RI merencanakan agenda untuk menggelar rapat konsultasi bersama Wakil Presiden Jusuf Jusuf Kalla (JK) yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018.
Ide itu mencuat setelah adanya silang pendapat dengan keinginan JK terkait efisiensi anggaran yang dilontarkan anggota Komisi X DPR-RI Utut Adianto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC), Senin (27/3).
Ketua Komisi X DPR-RI Teuku Riefky Harsya menegaskan keinginan untuk berkomunikasi dengan JK bersifat rapat konsultasi. Pertemuan itu bisa berlansung di DPR atau di Kantor JK.
Sebelumnya, DPR juga pernah bertemu dengan JK sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) beberapa waktu lalu.
"Intinya untuk memberikan keselarasan visi saja dan tentu yang disesuaikan dengan keuangan negara itu seperti apa? Kami ingin dengar langsung supaya tidak menuntut sesuatu yang di luar dukungan pemerintah," kata Riefky usai RDUP.
Pihaknya perlu penjelasan langsung terkait pengurangan anggaran supaya tidak membingungkan INASGOC dalam bekerja. Jika sudah jelas, INASGOC bisa mengatur kecepatan bekerja, target prestasi maupun jadwal untuk menyusun strategi dan rencana kerja yang jelas.
"Langkah selanjutnya, kami akan bersurat ke pimpinan DPR, lalu surat ke pihak Wapres untuk disesuaikan waktu pertemuannya. Kalau Wapres berkenan, kami alan cari waktu yang tepat dan di mana lokasi (pertemuannya)," jelas Riefky.
Riefky menyebut pertemuan pihaknya dengan Wapres JK ini sangat penting untuk bisa mendapatkan kejelasan. Terutama soal posisi pemerintah terhadap dukungan persiapan Asian Games 2018, di antaranya soal anggaran.
"Pertengahan tahun lalu anggaran masih disebut Rp8,7 miliar, sekarang jadi Rp4 miliar. Tentu ini akan membuat fokus kami untuk pengawasan juga jelas. Ekspektasi kami juga akan disesuaikan juga dengan keuangan negara juga," beber Riefky.
Paling penting, lanjut Riefky, adalah terkait penetapan jumlah cabor yang akan digelar Indonesia sebagai tuan rumah. Karena itu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
"Di sisi lain, mekanisme perhitungan pendanaan awal dari INASGOC itu seperti apa? Kok dipotong sebesar itu diam saja. Jangan-jangan benar seperti yang diungkapkan anggota kami dari Fraksi PPP, kalau dananya hanya Rp2 triliun juga tidak masalah? Apa dasar perhitungannya itu yang kami mau tahu," tukasnya.
Ide itu mencuat setelah adanya silang pendapat dengan keinginan JK terkait efisiensi anggaran yang dilontarkan anggota Komisi X DPR-RI Utut Adianto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC), Senin (27/3).
Ketua Komisi X DPR-RI Teuku Riefky Harsya menegaskan keinginan untuk berkomunikasi dengan JK bersifat rapat konsultasi. Pertemuan itu bisa berlansung di DPR atau di Kantor JK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya untuk memberikan keselarasan visi saja dan tentu yang disesuaikan dengan keuangan negara itu seperti apa? Kami ingin dengar langsung supaya tidak menuntut sesuatu yang di luar dukungan pemerintah," kata Riefky usai RDUP.
Pihaknya perlu penjelasan langsung terkait pengurangan anggaran supaya tidak membingungkan INASGOC dalam bekerja. Jika sudah jelas, INASGOC bisa mengatur kecepatan bekerja, target prestasi maupun jadwal untuk menyusun strategi dan rencana kerja yang jelas.
Riefky menyebut pertemuan pihaknya dengan Wapres JK ini sangat penting untuk bisa mendapatkan kejelasan. Terutama soal posisi pemerintah terhadap dukungan persiapan Asian Games 2018, di antaranya soal anggaran.
"Pertengahan tahun lalu anggaran masih disebut Rp8,7 miliar, sekarang jadi Rp4 miliar. Tentu ini akan membuat fokus kami untuk pengawasan juga jelas. Ekspektasi kami juga akan disesuaikan juga dengan keuangan negara juga," beber Riefky.
Paling penting, lanjut Riefky, adalah terkait penetapan jumlah cabor yang akan digelar Indonesia sebagai tuan rumah. Karena itu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
"Di sisi lain, mekanisme perhitungan pendanaan awal dari INASGOC itu seperti apa? Kok dipotong sebesar itu diam saja. Jangan-jangan benar seperti yang diungkapkan anggota kami dari Fraksi PPP, kalau dananya hanya Rp2 triliun juga tidak masalah? Apa dasar perhitungannya itu yang kami mau tahu," tukasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK