Jakarta, CNN Indonesia -- Djarum Foundation tidak akan mengganti nama
Audisi Djarum Beasiswa Bulutangkis meski
KPAI mengeluarkan butir kesepakatan yang salah satu poinnya adalah mengganti nama audisi tersebut.
KPAI menggelar rapat koordinasi evaluasi bersama sejumlah pihak dan menelurkan lima poin kesepakatan. Rapat ini sendiri tidak mengundang perwakilan Djarum.
Pada poin nomor dua berbunyi: "Mengubah nama kegiatan Audisi Djarum Foundation menjadi Audisi Badminton Berprestasi atau dalam bentuk lain dan tidak menggunakan nama merek dagang dan logo termasuk brand image produk tembakau/iklan, promosi, dan
sponsorship (IPS) (pasal 36 PP 109 tahun 2012 ayat (1) dan (2))."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengatakan pihaknya keberatan mengikuti poin kesepakatan hasil rapat tersebut.
 Audisi Djarum Beasiswa Bulutangkis sudah berlangsung selama 13 tahun. (CNN Indonesia/Putra Permata Tegar Idaman) |
"Opsi pertama, yang mengeluarkan peraturan [KPAI] itu harus membiayai audisi atau setidaknya membantu membiayai. Jika kami yang membiayai, tentu nama audisinya terserah kami."
"Tidak [kami tidak akan mengganti nama audisi]," kata Yoppy kepada
CNNIndonesia.com, Jumat (16/8).
Yoppy mengeluhkan pertemuan selama ini hanya berlangsung satu sisi tanpa mengundang pihak Djarum. Satu-satunya pertemuan Djarum dengan KPAI ada dalam program salah satu TV nasional.
[Gambas:Video CNN]"Di sana, ada permintaan bahwa kaus [bertuliskan Djarum] tidak boleh dipasang di anak. Kami akomodasi permintaan itu. Namun tentunya bila ada yang membeli
online atau di toko, jangan salahkan kami. Lalu, panpel dan penonton boleh dong mengenakan kaus tersebut karena sudah dewasa."
"Selama ini pertemuan selalu sepihak, kami tidak pernah diundang," tutur Yoppy.
Sementara itu Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty mengatakan rapat koordinasi itu digelar dengan sejumlah perwakilan kota yang bakal disinggahi oleh Audisi Djarum Beasiswa Bulutangkis.
"Karena sudah telanjur memberi izin, maka tetap bisa jalan selama mematuhi poin-poin kesepakatan. Karena ada ketidaktahuan, dan ini baru tingkat penyadaran. Masih mencari
win-win solution, tetapi tidak boleh menggunakan
brand," tutur Sitti.
Bila pihak Djarum tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, Sitti mengatakan KPAI bakal menunggu proses selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Audisi ini sendiri masih akan berlangsung di empat kota sebelum putaran final dilangsungkan di Kudus pada November.
Sitti juga menyebut KPAI telah mencoba berdiskusi dengan Kemenpora dan PP PBSI.
"Pembicaraan dengan Kemenpora sudah dilakukan, namun pertemuan dengan PBSI masih belum terlaksana karena kendala waktu.
"Kami sendiri sudah pernah bertemu PB Djarum pada Oktober 2018," tutur Sitti.
(ptr/bac)