Raja Sapta: Ada 7 Masalah Sanksi WADA untuk LADI

Ketua National Olympic Committee (NOC) Indonesia, Raja Sapta Oktohari menyebut ada tujuh masalah terkait sanksi Badan Anti Doping Dunia (WADA) kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).

Dari sanksi WADA ke LADI ini membuat bendera merah putih Indonesia tak bisa dikibarkan di pentas internasional. Itu terjadi saat tim beregu putra Indonesia menjuarai Thomas Cup 2020 (2021) di Denmark pada Minggu (17/10).

Hal ini menimbulkan kegaduhan di media sosial. Menpora Zainudin Amali jadi sasaran kritik publik karena dinilai tidak becus. Amali lantas membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengurai kasus ini, yang dipimpin oleh Raja Sapta.

Selepas jumpa pers pengumuman satgas tersebut, Raja Sapta dan tim langsung beraksi. Bersama perwakilan LADI, Raja Sapta menyisir sejumlah masalah yang membuat Indonesia disanksi WADA per 7 Oktober 2021. Ada tujuh masalah yang telah diidentifikasi.

"Sejauh ini ada tujuh masalah yang kita petakan, tapi jangan dibedah dulu, karena masih dalam pendalaman. Saya juga tidak suka gosip. Jadi yang saya sampaikan yang sudah valid saja. Jadi orang dapat informasi yang benar," kata Raja Sapta kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (19/10).

Pria yang juga promotor tinju ini mengatakan persoalan administrasi menjadi masalah utama. LADI juga diketahui punya masalah tunggakan bayaran yang cukup besar sejak 2018. Untuk besarannya Raja Sapta enggan membeberkan.

Dari penelusuran sementara, ditemukan indikasi ada oknum-oknum yang dengan sengaja membuat negara merugi. Karenanya persoalan ini perlu didalami dengan sangat hati-hati dan melibatkan pihak penegak hukum.

"Apakah ada oknum-oknumnya [terlibat]? Ini kan ada indikasi ada orang-orang yang dengan sengaja melakukan ini untuk kerugian kita [Indonesia]. Karenanya kita akan melibatkan aparat hukum juga. Supaya tuntas ini," kata Raja Sapta.

Pria yang sedang bersiap terbang ke Eropa untuk pertemuan antar NOC sedunia itu mengatakan, timnya langsung bekerja meski surat keputusan (SK) belum keluar. Jalan cepat ditempuh agar Indonesia bisa segera lepas dari sanksi.

"Kalau SK sejauh ini belum keluar. Tanpa atau ada SK kami langsung jalan. Kami ingin gerak cepat sehingga semoga sebelum akhir tahun ini bisa selesai. Cuma pada akhir tahun ini kan situasi libur," ucap Raja Sapta mengakhiri.