Indonesia tanpa bendera merah putih saat jadi juara Thomas Cup 2020. (PBSI)
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Anti Doping Dunia (WADA) sekurangnya sudah tiga kali menegur Indonesia soal kepatuhan program anti doping. Dua kali lolos tetapi sekali ini jatuh sanksi yang membuat Indonesia tanpa bendera saat juara Thomas Cup 2020 (2021).
Pada 19 Oktober 2016, WADA bersurat ke Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Isinya peringatan kepada Indonesia untuk segera mematuhi program doping. Indonesia diberi waktu hingga 10 November untuk mengklarifikasi.
Indonesia tak sendiri. WADA juga mengirim surat peringatan yang sama untuk Azerbaijan, Brasil, Yunani, dan Guatemala.
LADI lantas melapor ke Kemenpora. Langkah sigap ditempuh. Surat penjelasan dikirim pada 20 Oktober. Isinya penjelasan mengapa LADI tak bisa memenuhi program 3.000 sampel doping dalam setahun.
Tak hanya mengirim surat, Deputi IV Kemenpora saat itu Gatot S Dewa Broto sampai terbang ke pertemuan tahunan WADA. Ini dilakukan Kemenpora untuk menyelamatkan status Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.
Sanksi WADA akhirnya direvisi dan Asian Games 2018 selamat: tetap berlangsung di Jakarta dan Palembang.
Indonesia juga pernah diperingatkan WADA pada Mei 2021. LADI diberi waktu hingga 31 Mei 2021 untuk mengklarifikasi. Itu terjadi dalam suasana bulan puasa. Surat klarifikasi lantas dikirim pada malam Idul Fitri. Indonesia selamat lagi.
Bak muda-mudi berpacaran, 'surat cinta' dari WADA datang lagi pada 15 September. Isinya tak jauh berbeda dengan dua surat sebelumnya: peringatan akan program anti doping.
Indonesia, dalam hal ini LADI, diminta memberi klarifikasi atas anggapan tidak patuh pada program doping, karena hanya sekitar 70-an sampel yang baru diserahkan dari seharusnya sekitar 300-an sampel.
Tidak seperti dua kisah sebelumnya, kali ini 'surat cinta' WADA tak berbalas. Menpora Zainudin Amali, dalam jumpa pers pada 8 Oktober 2021 mengatakan pergantian kepengurusan LADI menjadi salah satu kendala.
"Kita baru saja ada restrukturisasi [LADI], sehingga LADI tidak cepat merespons. Saya juga tahunya baru tadi. Mudah-mudahan bisa teratasi, kita benahi semuanya urusan manajemen LADI," kata Amali dalam jumpa pers pada 8 Oktober.
Mengacu Keputusan Menpora Nomor 53 Tahun 2021 pada 30 Juni 2021, ditetapkan kepengurusan LADI yang baru. Musthofa Fauzi menjadi Ketua Umum Harian LADI periode 2021-2025 menggantikan Junaidi yang mundur.
Musthofa dan kawan-kawan ditunjuk Menpora untuk mengisi kekosongan kepengurusan yang gonta-ganti setelah keluarnya Keputusan Menpora Nomor 33 Tahun 2020. Dalam keputusan itu ada 11 orang yang diberhentikan termasuk Taufik Hidayat.
Ini jadi awal bencana jatuhnya sanksi WADA untuk olahraga Indonesia. 'Surat cinta' WADA tak direspons LADI hingga batas waktu yang ditentukan sehingga bendera merah putih akhirnya tak bisa berkibar saat juara Thomas Cup 2020 (2021) di Denmark.
Dalam publikasi WADA berjudul 'WADA confirms non-compliance of five Anti-Doping Organizations' pada 7 Oktober 2021, tak disebutkan Indonesia akan menjalani sanksi selama satu tahun. Tak ada penjelasan durasi sanksi.
Namun, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau National Olympic Committee (NOC) mengumumkan pada Senin (18/10) melalui media sosial bahwa Indonesia disanksi selama setahun.
Pengamat olahraga nasional Mohamad Kusnaeni menyebut sanksi WADA tanpa durasi. Begitu anggota WADA yang disanksi, dalam hal ini LADI, bisa memenuhi target kepatuhan, sanksi akan segera dicabut.
"Semakin cepat kita memenuhi standar kepatuhan yang dimiliki WADA, semakin cepat pula sanksinya cepat dicabut," kata Kusneani melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com pada Senin (18/10) malam.
Menurut lelaki yang biasa disapa Bung Kus ini, insiden sanksi WADA ini harus menjadi momentum kebangkitan. Sudah saatnya Indonesia memiliki laboratorium doping sendiri, seperti dicanangkan Menpora Zainudin Amali pada 2020.
Pada 7 Oktober 2020, Amali berbincang secara virtual dengan Presiden WADA, Witold Banka. Saat jumpa pers seusai pertemuan itu Amali berjanji akan meningkatkan anggaran untuk LADI hingga 500 persen.
Anggaran untuk LADI jadi Rp7,5 miliar dari Rp1,5 miliar dan akan digunakan untuk pembangunan laboratorium doping serta peningkatan jumlah tes doping pada 2021. Eh, jumlah tes doping malah berujung sanksi WADA.
"Kalau kita tidak memenuhi standar tata kelola tes doping yang bagus, nanti jadi persoalan. Jadi kita harus membenahi tata kelola tes doping, bukan sekadar memenuhi persyaratan yang diminta oleh WADA," kata Kusnaeni.
"Ini amanat undang-undang SKN tentang keberadaan LADI dan pelaksanaan tes doping itu. Jadi tidak bisa jadi pelengkap, harus serius. Jangan lupa tahun depan kita punya agenda kelas dunia, ada Formula E dan MotoGP," ujarnya.
MotoGP misalnya sudah resmi mengumumkan salah satu seri balapannya akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok mulai 2022. Indonesia dapat kontrak 10 tahun.
Agenda olahraga pada 2022 pun relatif padat. Selain SEA Games dan Asian Games, ada kejuaraan level tertinggi dunia dari berbagai cabang olahraga, termasuk Thomas Cup dan Uber Cup 2022 di Bangkok, Thailand.
Kusnaeni mengatakan jika Indonesia ingin benar-benar jadi destinasi olahraga kelas dunia; jadi lokasi perhelatan akbar olahraga; jadi bagian pergulatan atlet papan atas dunia, infrastruktur dan tata kelolanya harus berkualitas juga.
Ibarat surat cinta, bencana kecil yang didatangkan WADA untuk olahraga Indonesia karena kepatuhan doping adalah pesan sayang. Indonesia harus membalasnya dengan cinta-cinta besar yang tentunya harus nyata, bukan cuma tata kata.
Badan Anti Doping Dunia (WADA) sekurangnya sudah tiga kali menegur Indonesia soal kepatuhan program anti doping. Dua kali lolos tetapi sekali ini jatuh sanksi yang membuat Indonesia tanpa bendera saat juara Thomas Cup 2020 (2021).
Pada 19 Oktober 2016, WADA bersurat ke Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Isinya peringatan kepada Indonesia untuk segera mematuhi program doping. Indonesia diberi waktu hingga 10 November untuk mengklarifikasi.
Indonesia tak sendiri. WADA juga mengirim surat peringatan yang sama untuk Azerbaijan, Brasil, Yunani, dan Guatemala.
LADI lantas melapor ke Kemenpora. Langkah sigap ditempuh. Surat penjelasan dikirim pada 20 Oktober. Isinya penjelasan mengapa LADI tak bisa memenuhi program 3.000 sampel doping dalam setahun.
Tak hanya mengirim surat, Deputi IV Kemenpora saat itu Gatot S Dewa Broto sampai terbang ke pertemuan tahunan WADA. Ini dilakukan Kemenpora untuk menyelamatkan status Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.
Sanksi WADA akhirnya direvisi dan Asian Games 2018 selamat: tetap berlangsung di Jakarta dan Palembang.
Indonesia juga pernah diperingatkan WADA pada Mei 2021. LADI diberi waktu hingga 31 Mei 2021 untuk mengklarifikasi. Itu terjadi dalam suasana bulan puasa. Surat klarifikasi lantas dikirim pada malam Idul Fitri. Indonesia selamat lagi.
Bak muda-mudi berpacaran, 'surat cinta' dari WADA datang lagi pada 15 September. Isinya tak jauh berbeda dengan dua surat sebelumnya: peringatan akan program anti doping.
Indonesia, dalam hal ini LADI, diminta memberi klarifikasi atas anggapan tidak patuh pada program doping, karena hanya sekitar 70-an sampel yang baru diserahkan dari seharusnya sekitar 300-an sampel.
Tidak seperti dua kisah sebelumnya, kali ini 'surat cinta' WADA tak berbalas. Menpora Zainudin Amali, dalam jumpa pers pada 8 Oktober 2021 mengatakan pergantian kepengurusan LADI menjadi salah satu kendala.
"Kita baru saja ada restrukturisasi [LADI], sehingga LADI tidak cepat merespons. Saya juga tahunya baru tadi. Mudah-mudahan bisa teratasi, kita benahi semuanya urusan manajemen LADI," kata Amali dalam jumpa pers pada 8 Oktober.
Mengacu Keputusan Menpora Nomor 53 Tahun 2021 pada 30 Juni 2021, ditetapkan kepengurusan LADI yang baru. Musthofa Fauzi menjadi Ketua Umum Harian LADI periode 2021-2025 menggantikan Junaidi yang mundur.
Musthofa dan kawan-kawan ditunjuk Menpora untuk mengisi kekosongan kepengurusan yang gonta-ganti setelah keluarnya Keputusan Menpora Nomor 33 Tahun 2020. Dalam keputusan itu ada 11 orang yang diberhentikan termasuk Taufik Hidayat.
Ini jadi awal bencana jatuhnya sanksi WADA untuk olahraga Indonesia. 'Surat cinta' WADA tak direspons LADI hingga batas waktu yang ditentukan sehingga bendera merah putih akhirnya tak bisa berkibar saat juara Thomas Cup 2020 (2021) di Denmark.
Tata Kelola Tes Doping Indonesia
Menpora Zainudin Amali akan meningkatkan anggaran LADI hingga 500 persen. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Dalam publikasi WADA berjudul 'WADA confirms non-compliance of five Anti-Doping Organizations' pada 7 Oktober 2021, tak disebutkan Indonesia akan menjalani sanksi selama satu tahun. Tak ada penjelasan durasi sanksi.
Namun, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau National Olympic Committee (NOC) mengumumkan pada Senin (18/10) melalui media sosial bahwa Indonesia disanksi selama setahun.
Pengamat olahraga nasional Mohamad Kusnaeni menyebut sanksi WADA tanpa durasi. Begitu anggota WADA yang disanksi, dalam hal ini LADI, bisa memenuhi target kepatuhan, sanksi akan segera dicabut.
"Semakin cepat kita memenuhi standar kepatuhan yang dimiliki WADA, semakin cepat pula sanksinya cepat dicabut," kata Kusneani melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com pada Senin (18/10) malam.
Menurut lelaki yang biasa disapa Bung Kus ini, insiden sanksi WADA ini harus menjadi momentum kebangkitan. Sudah saatnya Indonesia memiliki laboratorium doping sendiri, seperti dicanangkan Menpora Zainudin Amali pada 2020.
Pada 7 Oktober 2020, Amali berbincang secara virtual dengan Presiden WADA, Witold Banka. Saat jumpa pers seusai pertemuan itu Amali berjanji akan meningkatkan anggaran untuk LADI hingga 500 persen.
Anggaran untuk LADI jadi Rp7,5 miliar dari Rp1,5 miliar dan akan digunakan untuk pembangunan laboratorium doping serta peningkatan jumlah tes doping pada 2021. Eh, jumlah tes doping malah berujung sanksi WADA.
"Kalau kita tidak memenuhi standar tata kelola tes doping yang bagus, nanti jadi persoalan. Jadi kita harus membenahi tata kelola tes doping, bukan sekadar memenuhi persyaratan yang diminta oleh WADA," kata Kusnaeni.
"Ini amanat undang-undang SKN tentang keberadaan LADI dan pelaksanaan tes doping itu. Jadi tidak bisa jadi pelengkap, harus serius. Jangan lupa tahun depan kita punya agenda kelas dunia, ada Formula E dan MotoGP," ujarnya.
MotoGP misalnya sudah resmi mengumumkan salah satu seri balapannya akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok mulai 2022. Indonesia dapat kontrak 10 tahun.
Agenda olahraga pada 2022 pun relatif padat. Selain SEA Games dan Asian Games, ada kejuaraan level tertinggi dunia dari berbagai cabang olahraga, termasuk Thomas Cup dan Uber Cup 2022 di Bangkok, Thailand.
Kusnaeni mengatakan jika Indonesia ingin benar-benar jadi destinasi olahraga kelas dunia; jadi lokasi perhelatan akbar olahraga; jadi bagian pergulatan atlet papan atas dunia, infrastruktur dan tata kelolanya harus berkualitas juga.
Ibarat surat cinta, bencana kecil yang didatangkan WADA untuk olahraga Indonesia karena kepatuhan doping adalah pesan sayang. Indonesia harus membalasnya dengan cinta-cinta besar yang tentunya harus nyata, bukan cuma tata kata.
