Kendaraan Dinas Ditilang ETLE Tak Boleh Dibayar Pakai APBD

Sistem tilang elektronik berbasis kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bisa menyasar siapa saja yang melakukan pelanggaran, termasuk kendaraan dinas pemerintahan. Proses pembayaran denda tilang bagi kendaraan dinas diharapkan tak pakai uang pemerintahan kota.

Salah satu pemerintahan kota yang menyatakan tak akan membayar denda tilang ETLE menggunakan kas daerah adalah Jambi, kota kedua di Indonesia yang menerapkan tilang ETLE pada 2019 setelah Jakarta.

Wali Kota Jambi H Syarif Fasha mengungkap pengguna kendaraan dinas mesti bertanggung jawab penuh atas tilang ETLE dan tak boleh dibayar memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pasalnya kendaraan sudah kami percayakan ke pejabat, dan mereka harus bertanggung jawab. Kalau terkena tilang elektronik, denda tidak boleh menggunakan uang dari APBD," kata Syarif diberitakan Antara, Kamis (1/12).

Sikap ini sudah dibungkus menjadi aturan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan kendaraan dinas, yaitu surat edaran nomor 03/MKU/EBR 2021 tentang ketentuan pelanggaran tilang elektronik alias ETLE bagi kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Jambi.

"Saya sudah keluarkan surat edaran bagi pejabat yang menggunakan kendaraan dinas harus melengkapi segala bentuk ketertiban berlalu lintas. Baik mobil ataupun sepeda motor," ujar dia.

Kota Jambi saat ini terpasang kamera ETLE di 24 persimpangan. Syarif berharap pejabat Pemkot Jambi menjadi contoh masyarakat disiplin berlalu lintas.

10 Pelanggaran Lalu Lintas Incaran Sistem Tilang Elektronik. (CNNIndonesia/Basith Subastian)