Pro Kontra Usul Pajak Karbon Gantikan Subsidi Motor Listrik Rp6,5 Juta

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menyatakan jangan sampai subsidi pembelian motor listrik membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

Menurut Safrudin ada cara lain yang bisa digunakan pemerintah agar subsidi tersebut tidak menggunakan APBN, salah satunya dengan menerapkan pajak karbon.

"Katakan subsidi itu dibuat skema, sehingga subsidi itu tidak jadi beban APBN, karena kami lihat yang Rp7,8 triliun itu akan membebani APBN," ujar Safrudin dalam sebuah focus group discussion yang digelar secara daring, Rabu (14/12).

Pemerintah membutuhkan dana sedikitnya Rp7,8 triliun untuk menggelontorkan subsidi motor listrik.

Angka itu berasal dari wacana subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp6,5 juta dan target kepemilikan 1,2 juta unit motor listrik hingga 2024.

Menurut dia insentif maupun disinsentif fiskal berdasarkan tingkat pajak karbon ini akan mengubah jalan untuk mempercepat penyebaran kendaraan listrik di Indonesia. Ini juga menjadi solusi agar subsidi pembelian motor listrik ini tidak dibebankan kepada APBN.

"Ini menjadi solusi untuk kanalisasi subsidi Rp7,8 triliun untuk 1,2 juta unit sepeda motor listrik. Kita harapkan Rp7,8 triliun ini bisa masuk skema insentif/disinsentif tadi, sehingga tidak membebani APBN," tuturnya.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Senda Hurmuzan Kanam dalam kesempatan yang sama menilai hal tersebut akan sulit terealisasi.

Pasalnya, pajak karbon ini bakal memengaruhi industri otomotif di Indonesia yang jadi salah satu penyumbang pemasukan untuk negara.

"Carbon tax itu kita lihat, akhirnya kita menaikkan harga dari industri otomotif. Mungkin nanti yang teriak dari perindustrian ya, karena industri otomotif kan penyumbang negara juga," kata Senda.

Sampai saat ini belum ada kejelasan soal anggaran subsidi motor listrik meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Di sisi lain, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengusulkan besaran subsidi motor listrik mencapai Rp7,5 juta per unit. Besaran itu mempertimbangkan mahalnya harga baterai.