MBCI Ajak Jokowi Duduk Bareng Bahas Moge Masuk Tol hingga Bodong
Motor Besar Club Indonesia (MBCI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk bersama membahas masalah-masalah yang menyangkut sepeda motor gede atau moge di Indonesia.
Irianto Ibrahim selaku Presiden MBCI mengatakan selama ini ada banyak masalah yang meliputi keberadaan moge di Indonesia belum terselesaikan karena tak ada perhatian dari pemerintah. Ia mengaku bakal menyampaikan uneg-uneg dari para pengendara moge selama ini ke Jokowi.
"Ini semacam surat terbuka lah buat Pak Jokowi, ketua pimpinan moge bisa silaturahmi dengan Pak Jokowi agar kami bisa sampaikan uneg-uneg anak moge," kata Irianto saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).
Salah satu uneg-uneg yang ingin disampaikan langsung ke Jokowi adalah usulan agar moge bisa melintasi jalan tol. Menurut Irianto alasan meminta akses untuk moge melintasi jalan tol agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya di jalan umum.
Selain itu, Irianto juga bakal menyampaikan soal masalah moge bodong alias. Menurut dia moge bodong atau moge NP (no papers) bukan hal baru di kalangan pecinta motor besar, tapi ia menyatakan hal ini tak bisa diteruskan dan harus dicarikan solusinya.
Ia pun berharap bisa menyampaikan hal ini ke Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar bisa membenahi masalah ini.
"Moge yang belum punya STNK itu enggak sedikit, sangat banyak. Di sini saya minta Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani ayo kita duduk, ayo kita bantu teman-teman ini. Bayangin aja, satu motor (pajaknya bisa sampai) Rp25 juta, kali sekian ratus ribu, berapa duit itu buat negara," paparnya.
Menurut dia salah satu solusi agar tidak ada lagi kasus moge bodong ini dengan pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak kendaraan merupakan istilah dalam perpajakan untuk menyebut kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang telah membayar pajak.
Irianto mengatakan sebetulnya pajak moge yang besar itu bisa menjadi pemasukan bagi negara. Apalagi menurut dia pajak tahunan moge ada yang bisa mencapai Rp25 juta.
"Ini income loh buat pemerintah, bayangin aja kalau kami dikasih kesempatan untuk pemutihan, berapa ratus ribu motor, dan berapa banyak itu duit," pungkasnya.