Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI berulang tahun ke-69, Jumat (29/8). Namun ulang tahun itu di pengujung periode DPR 2009-2014 itu tak dirayakan dengan meriah oleh para anggotanya -yang sebagian gagal mempertahankan kursinya di DPR untuk lima tahun ke depan.
Sidang paripurna untuk memperingati HUT DPR hanya dihadiri 192 dari total 560 anggotanya. Anggota Fraksi Golkar yang hadir hanya 40 dari total 106, Demokrat hanya 55 dari 148 anggota, PKS 15 dari 57 anggota, PDIP 35 dari 94 anggota, PAN 15 dari 46 anggota, PPP 20 dari 38 anggota, PKB 6 dari 28 anggota, Hanura 5 dari 17 anggota, Gerindra 1 dari 26 anggota.
Dalam sidang tersebut, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyampaikan pidato menggantikan Ketua DPR Marzuki Alie yang masih dirawat. Priyo memulai pidatonya dengan mempertegas peran DPR bagi Indonesia, yakni menjadi alat kontrol pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kebijakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Golkar itu kemudian memaparkan pencapaian DPR dalam satu tahun ini. “Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 22 Rancangan Undang-Undang,” kata Priyo. Ke-22 RUU tersebut terdiri dari 11 RUU prioritas program legislasi nasional, 3 RUU pembentukan daerah otonomi baru, 5 RUU perjanjian Internasional, dan 3 RUU terkait anggaran.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah membentuk Tim Pengawas Kasus Pemberian Dana Talangan Century, Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Tim Pengawas terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tim Pengawas Sengketa Pertahanan dan Konflik Agraria, serta berbagai panitia kerja di alat kelengkapan DPR.
Setelah sidang berakhir, para anggota DPR keluar dari ruangan untuk memotong tumpeng yang sudah disediakan. Priyo memotong pucuk tumpeng diiringi lagu selamat ulang tahun. Potongan tumpeng pertama kemudian diberikan kepada Ketua MPR Sidharto Danusubroto.