Hanura: Pemilu Sesungguhnya Ada di Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyatakan tidak setuju dengan anggapan pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu bentuk usaha mengembalikan demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila.

Menurut politikus Hanura Sarifuddin Sudding, pemilu yang diamanatkan Konstitusi ada di rakyat. "Jangan lalu kemudian kedaulatan rakyat diberangus dan diamputasi dengan berbagai macam alasan," kata Sarifuddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9).

"Saya kira, hargailah demokrasi. Ini harus dilakukan dari dan oleh rakyat," ujarnya lagi sembari menegaskan hal tersebut adalah amanat Konstitusi Pasal 18.

Di kesempatan yang sama, Sarifuddin mengatakan tetap ada perbedaan pandangan antara fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Bagi Sarifuddin, perbedaan ini terjadi setelah hasil Pemilihan Presiden 2014 lalu diketahui.

Bila akhirnya perbedaan pandangan ini tidak dapat diselesaikan, RUU Pilkada akan dibawa ke paripurna DPR untuk ditentukan lewat voting suara terbanyak. "Itu mekanisme yang diatur dalam UU Tata Tertib," kata Sarifuddin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie mengatakan Koalisi Merah Putih ingin mengembalikan demokrasi Indonesia saat ini yang dipandang liberal kepada demokrasi sesuai Pancasila. Pandangan ini disampaikan selepas pertemuan Koalisi di kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung, Rabu (10/9) malam.