Kepala Daerah Beda Sikap dengan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Para kepala daerah baik wali kota dan bupati banyak yang berseberangan dengan partai pengusung terkait RUU Pilkada. Namun beberapa dari mereka menyatakan untuk tidak keluar dari partainya seperti yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap Gerindra.

“Politik itu hak pribadi masing-masing. Pak Ahok mundur secara pribadi, kalau saya kan bukan kader partai, jadi mau mundur ke mana?" ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9).

Pernyataan tersebut dilontarkan Ridwan seusai mengikuti rapat koordinasi nasional menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Acara yang digelar di Ruang Puri Agung, Hotel Sahid Jaya, itu dihadiri oleh ratusan bupati dan wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Para kepala daerah yang hadir pada rapat ini dari awal sudah membulatkan tekadnya untuk menolak RUU Pilkada walaupun mereka harus berseberangan dengan partai pendukung masing-masing.

Ridwan memang bukan kader partai, walaupun diusung oleh Gerindra dan PKS saat pencalonannya terdahulu. Ridwan secara tegas menyatakan tidak terlibat pada kepentingan parpol saat dirinya menjabat sebagai wali kota Bandung.

Di kesempatan yamg sama, Isran Noor yang merupakan Bupati Kutai Timur menyatakan kalau menolak RUU Pilkada yang mencantumkan Pilkada digelar oleh DPRD bukan berarti harus keluar dari partai.

“Saya ini sekarang memperjuangkan kepentingan rakyat saja, periode kepemimpinan saya pun ini yang terakhir, jadi belum urgent untuk keluar partai seperti itu,” ujar Isran yang merupakan kader Partai Demokrat ini.

Wali Kota Manado Vicky Lementut yang diusung Partai Demokrat mengatakan pertemuan para kepala daerah ini untuk menyegarkan dan menguatkan kembali tekad mereka menolak RUU tersebut. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Sebelumnya sempat dilakukan pertemuan antara Apeksi dan Apkasi di Bali dan Manado yang sudah sepakat menolak RUU Pilkada.

Disinggung apakah ada sanksi partai terkait perbedaan pendapat antara para kepala daerah dan partai pengusungnya, Ridwan yang mewakili bupati dan wali kota yang hadir menyatakan,“ Kami ini kan korban, dan memperjuangkan hak demokrasi, masa dihukum.”

Adapun Bupati Samosir, Sumatera Utara, Mangindar Simbolon mengatakan ia secara pribadi  tidak ada masalah dengan partai. “Partai yang mengusung saya kan PDIP, kita tahu semua kalau PDIP itu menolak untuk dilakukannya Pilkada oleh DPRD,” ujarnya di tempat yang sama.