Manuver KMP Tumbalkan PPP

CNN Indonesia
Selasa, 07 Okt 2014 15:15 WIB
PPP mengancam keluar KMP. Hingga digelarnya sidang paripurna tak ada satupun nama dari fraksi Kabah mengisi kursi pimpinan MPR.
Koalisi Merah Putih. (Endro Priherdityo/CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Manuver politik Koalisi Merah Putih menjadi sorotan. Setelah menerima Partai Demokrat untuk mengisi kursi pimpinan DPR RI, kini Demokrat pula lah yang digadang untuk kembali mengisi kursi pimpinan MPR RI.
 
Merunut ke belakang, Partai Demokrat belum pernah meyatakan diri secara resmi masuk dalam koalisi beustan Prabowo CS. Berbeda dengan PPP yang ikut serta sejak awal dalam KMP, namun nasib baik tak kunjung diberikan. Dengan iming-iming kursi pimpinan MPR RI, PPP mengalah dan ikhlas tidak ikut dalam paket pimpinan DPR RI.
 
Namun, hingga hari H pemilihan kursi pimpinan, belum juga ada kepastian jika KMP akan memberikan satu tempat untuk partai Kabah di kursi pimpinan Majelis. Tak sabar menanti kepastian, akhirnya PPP mengancam. Mengultimatum untuk keluar dari KMP dan beralih ke koalisi seberang, Koalisi Indonesia Hebat.
 
“Bukan kami yang mengkhianati. Kami dikhianati,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Saifullah Tamliha di DPR, Jakarta, Selasa (7/10).
 
Tamliha menuturkan dirinya terus melakukan lobi sejak Senin malam, namun jabatan wakil ketua MPR tak juga diberikan. Kondisi itu yang akhirnya memaksa PPP untuk menjalin komunikasi dengan kubu Jokowi-JK.

“60 persen kaki PPP di Koalisi Indonesia Hebat. Tadi pagi saya hadiri rapat KMP tapi tetap tidak diberikan, kami tetap sepakat pakai harga mati,” jelas Tamliha.
 
Mendengar ancaman PPP, KMP angkat bicara. Politikus Partai Golkar Tantowi Yahya yang juga juru bicara KMP mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih yakin PPP tidak akan balik kanan dari keanggotaan partai pengusung Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.
 
Pasalnya, dalam kesapakatan anggota KMP, Tantowi membeberkan jika PPP tidak ada dalam daftar pengisi kursi pimpinan MPR RI. KMP menawarkan beberapa ketua dan wakil ketua dibeberapa alat kelengkapan Dewan, dan hal itu telah disetujui.
 
"Sesuai deal kita semula memang mereka tidak ada dalam pimpinan MPR. Tetapi kan mereka dikompensasi dengan beberapa ketua dan wakil kerua alat pelengkap Dewan, mereka sudah setuju. Tapi kemudian suasana atau dinamika internal kan berjalan terus. Sehingga seperti sekarang,” kata Tantowi membeberkan.
 
Sebelumnya, PPP tengah mencari cara untuk dapat mencalonkan Hasrul Azwar ke jajaran calon pimpinan MPR, dan jika tidak terakomodasi, nama Ahmad Muqoam dari DPD menjadi jagoan PPP untuk mencantolkan kadernya di kursi pimpinan Majelis. "Tapi kami yakin bahwa, PPP masih bersama kami,” Tantowi menegaskan.
 
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana melihat langkah dan manuver yang dilakukan KMP memperbesar peluang PPP lari ke gerbong Jokowi-JK. Lebih moleknya Partai Demokrat -meski bukan anggota KMP- dirasa lebih memberikan manfaat untuk melanggengkan niat-niat KMP di parlemen.
 
“PPP dikorbankan dan dirasa tidak penting. Saya melihat Demokrat jago melakukan politik dagang sapi, artinya jelas segala sesuatunya dibarter oleh Demokrat,” kata Ari kepada CNN Indonesia, Selasa (7/10).
 
Jika melihat alur, mulai dari pengesahan RUU Pilkada menjadi UU disebabkan sedikit banyak oleh walkout Demokrat yang akhirnya disusul dengan dikeluarkannya Perpu Pilkada oleh SBY yang menentang UU itu. Langkah mengejutkan malah diambil KMP dengan mengajak Demokrat di kursi pimpinan DPR dan mendepak PPP, meskipun Perpu Pilkada SBY sudah jelas berseberangan dengan KMP yang menginginkan Pilkada melalui DPRD.
 
“Ini jelas terlihat barter pragmatis, biar bisa diamankan Perpu SBY di parlemen. Ini menjadikan KMP sangat murah dan menggadaikan prinsip yang mereka perjuangkan, Pilkada DPRD dibarter pimpinan MPR/DPR,” kata Ari mengkritisi.
 
Jika hitung-hitungan, Ari menilai KMP telah terlalu banyak berkorban untuk Demokrat dan melupakan siapa yang sebenarnya layak didukung.
 
Pun jika kemudian kursi pimpinan DPR dan MPR diisi oleh KMP tidak serta merta memangkas kekuatan Jokowi-JK dalam menjalankan roda pemerintahan, karena presiden tidak bisa dengan mudah dijatuhkan. Ketakutan lain, kemudian adalah jika MPR kemudian berniat untuk melakukan amandemen UUD RI 1945.
 
“Jokowi harus kuat, dia punya modal people power dan konstitusi. MPR punya impeach tapi harus lewat MK dan mengubah UUD tidak semudah yang diperkirakan."

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER