PERUBAHAN NOMENKLATUR
Tim Jokowi Pastikan Kementerian Maritim
CNN Indonesia
Kamis, 23 Okt 2014 19:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, memastikan tidak ada masalah pada perubahan nomenklatur kabinet terkait Kementerian Maritim.
Andi menyebutkan dalam UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 16 dan 19 tidak diperlukan pertimbangan DPR kalau ada bentukan kementerian baru.
“Karena ini sebelumnya nol, nol menjadi baru. Tidak dibutuhkan pertimbangan DPR,” ujar Andi kepada wartawan di halaman belakang Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Andi di bawah Kementerian Maritim mencakup bidang kelautan perikanan, energi sumber daya mineral, pariwisata. “ada empat atau lima,” kata dia.
Andi menjelaskan mengenai definisi dari kemaritiman itu sendiri. “Mereka mengurusi hal-hal besar,” ucapnya. Pertama, budaya maritim di dalamnya adalah wisata bahari.
Kedua, kedaulatan pangan laut yang memposisikan nelayan sebagai pilarnya. Ketiga yaitu infrastruktur kemaritiman. Keempat, diplomasi maritim. Kelima, pertahanan atau kekuatan laut. “Itu yang diurusi Kemenko Kemaritiman,” ujar Andi.
Menyangkut pengumumannya, lanjut Andi, mempertimbangkan etika kelembagaan karena ada surat yang sudah dilayangkan Presiden Jokowi kepada DPR. “Itu dulu yang jadi pertimbangan. Tujuh hari sejak surat diterima pada Selasa. Rabu depan batasnya,” jelas dia.
Disinggung tamu-tamu yang diundang Jokowi ke Istana, Andi mengatakan ada berbagai kepentingan. Ada yang memang dipanggil berkaitan dengan nominasi kabinet, ada juga yang dipanggil karena ada beberapa program kerja yang ingin segera Presiden Jokowi jalankan.
“Kalau perlu malah dalam waktu satu bulan ke depan sudah dijalankan. Jadi, kombinasi dari orang-orang tersebut,” kata Andi yang tidak tahu ihwal calon menteri.
Andi mengungkapkan hingga Kamis sore hampir semua posisi menteri-menteri sudah terisi oleh kandidat-kandidat. Dia juga memastikan nama-nama calon menterinya sudah final termasuk pengganti delapan nama yang masuk daftar hitam Komisi Pemberantasan Korupsi. “(Total) 34 kementerian. Seleksinya relatif 99 persen selesai tadi sore,” jelas Andi.
Andi menyebutkan dalam UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 16 dan 19 tidak diperlukan pertimbangan DPR kalau ada bentukan kementerian baru.
“Karena ini sebelumnya nol, nol menjadi baru. Tidak dibutuhkan pertimbangan DPR,” ujar Andi kepada wartawan di halaman belakang Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi menjelaskan mengenai definisi dari kemaritiman itu sendiri. “Mereka mengurusi hal-hal besar,” ucapnya. Pertama, budaya maritim di dalamnya adalah wisata bahari.
Menyangkut pengumumannya, lanjut Andi, mempertimbangkan etika kelembagaan karena ada surat yang sudah dilayangkan Presiden Jokowi kepada DPR. “Itu dulu yang jadi pertimbangan. Tujuh hari sejak surat diterima pada Selasa. Rabu depan batasnya,” jelas dia.
Disinggung tamu-tamu yang diundang Jokowi ke Istana, Andi mengatakan ada berbagai kepentingan. Ada yang memang dipanggil berkaitan dengan nominasi kabinet, ada juga yang dipanggil karena ada beberapa program kerja yang ingin segera Presiden Jokowi jalankan.
“Kalau perlu malah dalam waktu satu bulan ke depan sudah dijalankan. Jadi, kombinasi dari orang-orang tersebut,” kata Andi yang tidak tahu ihwal calon menteri.
Andi mengungkapkan hingga Kamis sore hampir semua posisi menteri-menteri sudah terisi oleh kandidat-kandidat. Dia juga memastikan nama-nama calon menterinya sudah final termasuk pengganti delapan nama yang masuk daftar hitam Komisi Pemberantasan Korupsi. “(Total) 34 kementerian. Seleksinya relatif 99 persen selesai tadi sore,” jelas Andi.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK