“Pemerintah sudah ikut intervensi dan justru memperkeruh suasana. Padahal pemerintah harusnya menjadi hakim,” kata Ahmad Yani kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).
Mantan anggota Komisi III DPR itu menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, konflik internal partai seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung. “Sekarang putusan MA belum ada, tiba-tiba ada Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Yani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yani berpendapat keputusan Kementerian Hukum dan HAM soal PPP ilegal, sebab Mahkamah Partai sudah menyatakan hasil Muktamar Surabaya tidak sah.
ADVERTISEMENT
Hasrul, Selasa (28/10), menggulingkan dua meja pada sidang paripurna DPR karena marah dengan pimpinan DPR yang mengesahkan susunan anggota Fraksi PPP di sebelas komisi dan lima alat kelengkapan dewan yang diajukan oleh kubu Suryadharma. (Baca: Drama Perebutan Kuasa PPP di Balik Kisruh DPR)
Yani mengatakan PPP saat ini sedang mengupayakan islah. Namun ia tak yakin perdamaian akan terwujud. “Campur tangan pemerintah membuat kami makin jauh dari islah,” kata dia.
Sementara fungsionaris PPP kubu Romahurmuziy, Suharso Monoarfa, mengatakan Muktamar VIII yang digelar Romahurmuziy 15-17 Oktober di Surabaya, sah. Begitu juga hasilnya. “Tidak ada muktamar lain,” kata dia, mengomentari muktamar yang akan digelar oleh kubu Suryadharma di Jakarta pada 30 Oktober.
Baca juga:
Pimpinan Komisi DPR Disahkan Tanpa Kehadiran Kubu PDIP