KISRUH DPR
Besok, DPR KIH dan KMP Paripurna Terpisah
CNN Indonesia
Senin, 03 Nov 2014 19:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat tetap menggelar rapat konsultasi sendiri, meski menjadi kontroversi. Besok, mereka akan menggelar rapat paripurna yang waktunya berbarengan dengan paripurna DPR.
Pada rapat konsultasi yang berlangsung sampai Senin (3/11) sore, Koalisi Indonesia Hebat membahas soal pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
Ida Fauziyah, anggota DPR dari Fraksi PKB yang memimpin rapat itu, mengatakan pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR ada 63, terdiri dari 16 posisi ketua dan 47 posisi wakil ketua.
“Itu sudah dihitung secara proporsional,” katanya. "Kepemimpinan yang ada di DPR ini membangun seluruh kekuatan di DPR. Kita akan sampaikan di rapat paripurna besok.”
Kabarnya, Koalisi Indonesia Hebat akan menggelar rapat paripurna di ruang rapat Badan Musyawarah, bersamaan dengan rapat paripurna DPR di ruang paripurna. Beda tempat, tapi sama waktu pelaksanaan, yaitu 09.00 WIB.
"Kami yang ada di depan adalah pimpinan sementara agar pemilihan ini berjalan secara demokratis. Membangun check and balances memerlukan dukungan yang maksimal," ucap Ida.
Effendi Simbolon, politikus PDIP, menambahkan: "Kami tidak mengakui pemilihan yang dilakukan oleh koalisi pendukung Prabowo."
Effendi mengatakan, Undang-Undang MD3 yang membuat Koalisi Merah Putih bisa menyabet semua kursi pimpinan, adalah cacat moral. “Anda kalah di Pilpres, kemudian dibawa ke DPR, apa urusannya dengan kami PDIP?” tuturnya, emosional.
Effendi menilai Koalisi Merah Putih seperti melakukan kartelisasi dan itu tak bisa dibiarkan. Tapi dia membantah bahwa Koalisi Indonesia Hebat sedang membuat DPR tandingan.
Supiadin Aries Saputra dari Fraksi NasDem mengatakan mereka tak bisa diam saja diperlakukan seperti itu.
Tapi Supiadin tak membantah bahwa saat ini memang ada upaya ke arah perdamaian. “Ini kan gerakan moral,” katanya.
Padahal, pimpinan DPR sebetulnya siap berkoordinasi dengan para legislator Koalisi Indonesia Hebat untuk mencari jalan keluar atas perselisihan yang terjadi di parlemen.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan DPR tandingan tidak serta-merta membuat pintu komunikasi pimpinan DPR dengan KIH tertutup. “Kami selalu membuka diri dan berkoordinasi dengan teman-teman yang belum masuk ke dalam komisi,” kata dia usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).
Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan jumlah komisi di DPR bisa ditambah asal Koalisi Indonesia Hebat mendaftarkan dulu anggotanya ke dalam alat kelengkapan dewan yang ada. "Oh iya dong (akan ditawarkan). Sekarang daftar dulu, masuk, di sana nanti kita negosiasi. Musyawarah mufakat di komisi, bukan di paripurna. Di paripurna tidak bisa negosiasi alat kelengkapan dewan," ujar Fahri.
Menurut Fahri, asal KIH sudah masuk ke dalam AKD, semua hal kemudian bisa dinegosiasikan, termasuk jatah kursi pimpinan untuk koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo itu. Ia kemudian memberi contoh sekarang di Badan Urusan Rumah Tangga masih kurang pimpinannya dan bisa saja diisi oleh perwakilan dari KIH.
Namun, merujuk pada Sekjen DPR, Fahri mengatakan pemekaran ini hanya total bisa berjumlah 14 karena keterbatasan ruangan.
Pada rapat konsultasi yang berlangsung sampai Senin (3/11) sore, Koalisi Indonesia Hebat membahas soal pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.
Ida Fauziyah, anggota DPR dari Fraksi PKB yang memimpin rapat itu, mengatakan pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR ada 63, terdiri dari 16 posisi ketua dan 47 posisi wakil ketua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabarnya, Koalisi Indonesia Hebat akan menggelar rapat paripurna di ruang rapat Badan Musyawarah, bersamaan dengan rapat paripurna DPR di ruang paripurna. Beda tempat, tapi sama waktu pelaksanaan, yaitu 09.00 WIB.
"Kami yang ada di depan adalah pimpinan sementara agar pemilihan ini berjalan secara demokratis. Membangun check and balances memerlukan dukungan yang maksimal," ucap Ida.
Effendi mengatakan, Undang-Undang MD3 yang membuat Koalisi Merah Putih bisa menyabet semua kursi pimpinan, adalah cacat moral. “Anda kalah di Pilpres, kemudian dibawa ke DPR, apa urusannya dengan kami PDIP?” tuturnya, emosional.
Effendi menilai Koalisi Merah Putih seperti melakukan kartelisasi dan itu tak bisa dibiarkan. Tapi dia membantah bahwa Koalisi Indonesia Hebat sedang membuat DPR tandingan.
Supiadin Aries Saputra dari Fraksi NasDem mengatakan mereka tak bisa diam saja diperlakukan seperti itu.
Tapi Supiadin tak membantah bahwa saat ini memang ada upaya ke arah perdamaian. “Ini kan gerakan moral,” katanya.
Padahal, pimpinan DPR sebetulnya siap berkoordinasi dengan para legislator Koalisi Indonesia Hebat untuk mencari jalan keluar atas perselisihan yang terjadi di parlemen.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan DPR tandingan tidak serta-merta membuat pintu komunikasi pimpinan DPR dengan KIH tertutup. “Kami selalu membuka diri dan berkoordinasi dengan teman-teman yang belum masuk ke dalam komisi,” kata dia usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).
Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan jumlah komisi di DPR bisa ditambah asal Koalisi Indonesia Hebat mendaftarkan dulu anggotanya ke dalam alat kelengkapan dewan yang ada. "Oh iya dong (akan ditawarkan). Sekarang daftar dulu, masuk, di sana nanti kita negosiasi. Musyawarah mufakat di komisi, bukan di paripurna. Di paripurna tidak bisa negosiasi alat kelengkapan dewan," ujar Fahri.
Menurut Fahri, asal KIH sudah masuk ke dalam AKD, semua hal kemudian bisa dinegosiasikan, termasuk jatah kursi pimpinan untuk koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo itu. Ia kemudian memberi contoh sekarang di Badan Urusan Rumah Tangga masih kurang pimpinannya dan bisa saja diisi oleh perwakilan dari KIH.
Namun, merujuk pada Sekjen DPR, Fahri mengatakan pemekaran ini hanya total bisa berjumlah 14 karena keterbatasan ruangan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK