Golkar: KMP dan KIH Harus Bersama Urus Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat selangkah menuju damai di parlemen. Kabar baik itu tercetus dari Pramono Anung, politikus senior PDIP. Semalam ia menggelar lobi politik dengan koalisi Prabowo. Lobi itu dihadiri salah satunya oleh Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin.

Ade kepada CNN Indonesia, Minggu (9/11), menyatakan belum bisa membeberkan opsi-opsi konkret yang menjadi solusi damai kedua kubu. Namun ia optimistis perdamaian demi satu DPR sudah di depan mata.

“Sebagai penyelenggara negara, kita tidak bisa sendiri mengurus negeri. KMP dan KIH harus bersama-sama (bekerja) sesuai porsinya. Insya Allah (konflik) dapat segera kami selesaikan. Tak terlalu lama lagi,” ujar dia.

Sejak awal, tegas Ade, dia tak menginginkan DPR terbelah. Saat ini DPR memiliki banyak pekerjaan rumah yang terbengkalai karena perseteruan KMP dan KIH. Anggota alat kelengkapan dewan, termasuk komisi-komisi, belum sempurna terisi sehingga fungsi legislasi DPR untuk menyusun undang-undang belum terlaksana sejak anggota DPR 2014-2019 dilantik pada 1 Oktober lalu.

Pilihan Redaksi Fahri Hamzah Ajak Kubu PDIP Musyawarah Ketua DPR akan Ikuti Keinginan Kubu PDIP Sindiran untuk Kubu PDIP di Paripurna KMP Pemerintah Minta DPR Segera Bersatu

Sabtu malam (8/11), Pramono Anung didampingi Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey melakukan komunikasi politik politik untuk yang kesekian kalinya dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Ketua MPR yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin.

“Alhamdulilah akhirnya perbedaan KIH dan KMP selesai. Penyelesaian yang saling menghormati dan mudah-mudahan lancar,” kata Pram lewat akun Twitter-nya. Diskusi antara kedua kubu, menurut Pram, berlangsung cukup panjang.

Selain Pram dan Hatta yang intensif menggelar lobi politik, pekan lalu fungsionaris PDIP Aria Bima juga telah bertemu dengan Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan. Dari pertemuan tersebut, satu solusi yang mengemuka adalah memberikan 16 kursi wakil ketua pimpinan komisi kepada KIH. (Baca PDIP: Beri 16 Kursi Pimpinan Komisi, Masalah Selesai)

Kursi pimpinan komisi menjadi akar perseteruan KIH dan KMP di parlemen. Koalisi Prabowo menyikat habis nyaris seluruh kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Kubu PDIP yang tak mendapat porsi, padahal sesungguhnya PDIP fraksi terbesar di DPR, berang. Mereka menganggap pimpinan DPR tak merespons keinginan mereka untuk bermusyawarah soal pembagian kursi pimpinan komisi.

KIH lantas menunjuk mengajukan opsi tak percaya kepada pimpinan DPR, menunjuk empat pimpinan DPR sementara yang bersifat kolektif kolegial, dan menggelar dua kali rapat paripurna tandingan. (Baca: Paripurna Kembar di Gedung Wakil Rakyat)