PELANTIKAN AHOK
Menkumham Minta Ahok Duduk Semeja dengan FPI
CNN Indonesia
Rabu, 12 Nov 2014 20:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bicara baik-baik dengan ormas Front Pembela Islam yang menolaknya menjadi gubernur DKI Jakarta karena alasan agama.
“Ayo duduk bersama dalam satu meja. Jangan ada salah satu pihak yang mengklaim kebenaran absolut,” kata Yasonna usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Polri di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (12/11).
Menteri asal PDIP itu mengusulkan agar Ahok dan FPI berdiskusi didampingi oleh perwakilan sejumlah lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Organisasi-organisasi Islam itu, menurut Yasonna, dapat menjembatani pemikiran Ahok dan FPI.
Yasonna meminta semua pihak untuk tetap berkepala dingin. “Marilah kita jaga kesatuan bangsa. Silakan mengemukakan pendapat asal dengan cara sesuai,” kata dia.
Ahok, Selasa (11/11), menyurati Menkumham dan Menteri Dalam Negeri untuk meminta pembubaran FPI. Ahok menilai FPI melanggar konstitusi dan Pancasila karena menolaknya sebagai gubernur hanya karena ia nonmuslim.
Namun surat Ahok untuk dua kementerian itu dinilai tidak tepat. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji mengatakan tak mudah bagi kementeriannya untuk membubarkan ormas. Apalagi jika ormas tersebut telah terdaftar dalam Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri seperti FPI. (Baca Kemendagri: Surat Ahok Tak Ada Apa-apanya)
“Kalau menolak saya hanya karena alasan agama dan menyebarkan fitnah macam-macam, maka tidak layak FPI ada di bumi Indonesia,” kata mantan bupati Belitung Timur itu.
FPI kemudian balik melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Prdijatno mengatakan paham dengan reaksi keras Ahok terhadap FPI. “Pejabat, gubernur, mereka itu kesal memikirkan bagaimana menegakkan hukum terhadap organisasi yang melakukan kekerasan seperti itu,” uujar Tedjo.
“Ayo duduk bersama dalam satu meja. Jangan ada salah satu pihak yang mengklaim kebenaran absolut,” kata Yasonna usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Polri di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (12/11).
Menteri asal PDIP itu mengusulkan agar Ahok dan FPI berdiskusi didampingi oleh perwakilan sejumlah lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Organisasi-organisasi Islam itu, menurut Yasonna, dapat menjembatani pemikiran Ahok dan FPI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok, Selasa (11/11), menyurati Menkumham dan Menteri Dalam Negeri untuk meminta pembubaran FPI. Ahok menilai FPI melanggar konstitusi dan Pancasila karena menolaknya sebagai gubernur hanya karena ia nonmuslim.
“Kalau menolak saya hanya karena alasan agama dan menyebarkan fitnah macam-macam, maka tidak layak FPI ada di bumi Indonesia,” kata mantan bupati Belitung Timur itu.
FPI kemudian balik melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Prdijatno mengatakan paham dengan reaksi keras Ahok terhadap FPI. “Pejabat, gubernur, mereka itu kesal memikirkan bagaimana menegakkan hukum terhadap organisasi yang melakukan kekerasan seperti itu,” uujar Tedjo.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK