Mekeng: Ical Lebih Baik Urus Utang

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai Aburizal Bakrie (Ical) yang ngotot mempercepat Munas Golkar menjadi 30 November 2014 agar mudah terpilih kembali menjadi ketua umum sebaiknya sadar diri.

Melchias mengatakan Ical tidak usah mengurus Partai Golkar lagi apalagi dengan cara-cara yang memaksakan kehendak. “Ical itu sebaiknya mengurus utang-utangnya, banyak utang di dalam negeri dan luar negeri,” kata Melchias saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (27/11). “Nggak usah mencalonkan diri lagi,” lanjut dia.

Pilihan Redaksi Indra: Ical Kuasai Suara karena Agung Teledor Titiek Soeharto: Agung Laksono Kekanak-kanakan Kubu Agung Laksono: Ical Lemah di DPD II Golkar Agung Instruksikan Boikot Munas, Kubu Ical Tak Takut Hajriyanto Tak Akan Hadir di Munas Bali

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini menegaskan Munas pada 30 November seperti yang dikehendaki Ical adalah inkonstitusional. Munas Golkar seharusnya berdasarkan amanat Munas sebelumnya yaitu digelar pada Januari 2015.

“Cara Ical yang memaksakan kehendak untuk bisa menjadi ketua umum Golkar lagi seperti cara-cara yang dilakukan Nurdin Halid saat menjadi Ketua Induk Koperasi Unit Desa dan PSSI,” ujar Melchias.

Meski Melchias blak-blakan menyorot negatif Ical namun ia mengaku tidak memihak juga ke kubu Agung Laksono. “Saya memang mendukung presidium penyelamatan partai tapi tidak lantas mendukung Agung menjadi ketua umum,” tuturnya.

Yang jelas, Melchias menegaskan dirinya sama sekali tak mendukung Ical untuk kembali menjadi ketua umum. “Kami bukan di kubu Ical atau Agung, posisi kami yaitu mendukung Golkar dengan cara yang konstitusional dan mendorong kader muda untuk jadi ketua umum,” ujarnya.

Berbeda dengan Melchias, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan waktu pelenggaraan Munas untuk memilih ketua umum baru Golkar tak bisa diubah. “Kan waktu di Rapimnas sudah ditetapkan tanggal 30 November ini jadi tidak bisa diubah begitu saja,” kata Akbar ketika dihubungi CNN Indonesia, Kamis (27/11).

Akbar menegaskan keputusan tanggal 30 November itu diambil melalui forum tertinggi kedua di Golkar yaitu Rapat Pimpinan Nasional yang levelnya satu tingkat di bawah Musyawarah Nasional. Jadi kalau forum Rapat Pleno di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ingin memundurkan jadwal yang sudah ditetapkan di Rampinas maka tidak bisa.