Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjianto mengandaikan jika saja Musyawarah Nasional (Munas) Golkar diselenggarakan pada Januari 2015 maka akan lebih aman.
"Tapi saya tidak ingin mengintervensi, ngapain saya masuk-masuk?,” ujar Tedjo di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11)
Pada kesempatan yang sama bekas politisi NasDem ini mengatakan imbauan yang sebelumnya dilakukan itu hanya untuk mengantisipasi masalah keamanan. "Kalau ada korban siapa yang tanggung jawab? Kami hanya bisa memberi pengamanan dari luar," ujarnya menjelaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tedjo pun kembali mengingatkan Partai Golkar harus memikirkan keamanan di Bali. “Di sana kan banyak turis, kalau memanas bagaimana?" tuturnya.
Di akhir pembicaraan dengan wartawan Tedjo sempat meminta pihak Golkar harus menjamin keamanan yang akan melibatkan banyak pihak. "Kita melihat ramai belakangan. Senin dan Selasa (saat rapat pleno DPP Golkar) sampai ada korban, Kita menjaga," ucap Tedjo mengingatkan.
Sebelumnya, Tedjo meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali yang akan bakal digelar pada 30 November depan.
Tedjo menganggap perintahnya itu tak bernuansa politis. Menurut dia, instruksi tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain bentrokan yang terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, berturut-turut selama dua hari.
“Baru rapat pleno kecil saja rusuh, sampai ada yang luka-luka, apalagi kalau rapat Dewan Pimpinan Daerah I dan DPD II Golkar se-Indonesia di Bali. Berpikirlah untuk kepentingan lebih besar. Negara ini bukan punya Golkar saja,” kata Tedjo kepada CNN Indonesia.