LSI : Tolak Perppu, Golkar Menambah Musuh

Jakarta, CNN Indonesia -- Golkar mendapat musuh baru pasca penolakan Perppu Pilkada dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali lalu. Musuh tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat. Sebelumnya, Golkar juga sudah menambah musuhnya yakni Agung Laksono dan kader Golkar yang tergabung dalam Tim Penyelamat Partai Golkar.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa, Jumat (5/12) mengatakan, dari hasil jajak pendapat LSI, sebanyak 72,3 persen responden menilai, Golkar mengkhianati SBY dan Partai Demokrat.

Menurut Ardian, dari hasil jajak pendapat ini bisa disimpulkan Golkar jelas tidak mewakili kehendak rakyat. "ini (keputusan menolak Perppu) tidak bisa dikatakan mewakili rakyat," kata Ardian di Gedung LSI.

Pilihan Redaksi Demokrat Kecewa terhadap Golkar Tolak Perppu, Ical Memecah KMP? Munas Golkar Pertegas Tolak Perppu Pilkada

Alih-alih berefek positif, keputusan menolak Perppu Pilkada malah membawa dampak negatif untuk Golkar. Setidaknya saat ini musuh Golkar bertambah yakni SBY dan pertai yang dipimpinnya, Partai Demokrat. Selain itu masyarakat kita menurut Ardian juga memusuhi Golkar yang sudah melawan kehendak rakyat yakni pilkada langsung.

Adapun responden yang menyayangkan langkah Golkar menolak Perppu Pilkada sebanyak 82,7 persen.

Padahal sebelumnya, Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie atau Ical sudah mendapatkan musuh dari kalangan internal yakni Agung Laksono dan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG).

Dalam jajak pendapat yang digelar pada 3 - 4 Desember 2014 juga diketahui, masyarakat memberikan apresiasi pada keputusan Ical untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2019 mendatang.

Sebanyak 62,5 persen publik mengapresiasi keputusan tersebut. Apa yang dilakukan Ical itu menurut Ardian dinilai untuk mendorong kader-kader muda Golkar. (Baca : Janji Ical di 2019, Tak Bakal Nyapres)

"Ini adalah hasil positif yang berhasil Golkar, 61.7 persen responden mendukung kesempatan yang diberikan oleh Ical terhadap kader muda dalam mengurus partai," kata Ardian.

Langkah yang diambil oleh Ical untuk tidak maju dalam pilpres mendatang dipandang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Megawati selaku ketua umum PDI Perjuangan dalam pilpres tahun ini. Megawati mengambil keputusan pada detik-detik terakhir menjelang pilpres Juli lalu. Sementara Ical sudah menyatakan sikapnya lima tahun sebelum pemilu 2019 berlangsung.

"Ini adalah angin segar bagi demokrasi Indonesia yang memakai sistem presidensialisme. Yang seharusnya memang ketua umum hanya bertugas sebagai pemimpin partai dalam sistem tersebut," kata Ardian.

(Baca juga : Tolak RUU Pilkada, Ical Jeblok di Mata Publik)