Konflik Golkar, Dua Pengurus Satu Kantor

Jakarta, CNN Indonesia -- Munculnya dua kepemimpinan di Partai Golkar pascamunas mempertajam masalah di internal partai berlambang beringin itu. Gedung Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang berada di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, menjadi saksi perebutan dualisme kepengurusan.

Pilihan Redaksi Kubu Ical: Golkar Agung Jangan di Bawah Ketiak Pemerintah Golkar Kubu Ical Dinilai Lebih Berpeluang Diakui Pemerintah Menkumham Bentuk Tim Khusus Kasus Golkar Kubu Ical Yakin Kepengurusannya Diakui Pemerintah Agung Serahkan Rekonsiliasi ke Mekanisme Hukum

Kubu Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono terang-terangan menyebut kantor DPP adalah rumah bagi Tim Penyelamat Partai Golkar. Tim Penyelamat yang dikomandoi Agung itu mengaku akan tetap menjalankan tugasnya di kantor tersebut.  

Sebaliknya, kepengurusan Golkar di bawah perintah Aburizal juga merasa memiliki hak untuk menempati kantor bercat kuning dan putih itu. Bagi pendukung Agung pihaknya tetap bakal menjalankan tugas-tugas kepartaiannya di situ meskipun pihak Ical juga menggunakan gedung tersebut.

Konflik berkepanjangan antara dua kubu di tubuh Golkar menyebabkan ketidakpastian akan siapa yang berhak memakai kantor DPP. Bahkan akibat perseteruan ini sampai terjadi bentrokan fisik di markas beringin itu beberapa pekan lalu.

Bila dicermati beberapa hari belakangan, pihak Agung lebih banyak terlihat memanfaatkan kantor DPP. Pertemuan yang digelar di tempat ini dalam rangka konsolidasi. Adapun kader-kader Golkar yang berkiblat pada Ical kurang mendominasi penggunaan kantor ini.

Ketua DPP Golkar Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini, Tantowi Yahya, mengatakan persoalan kantor DPP memang menjadi masalah tersendiri menyusul kisruh yang terjadi di tubuh Golkar.

Anggota Komisi DPR RI ini menuturkan masalah tersebut memang perlu ada penyelesaian tersendiri sehubungan dengan berkepanjangannya konflik di internal Golkar. Apalagi kedua pihak yang bertikai hari ini mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Tantowi yang berada di kubu Ical ini menghendaki masalah kantor DPP bisa diselesaikan dengan kepala dingin. “Pada dasarnya kami ingin solusi secara baik-baik,” tuturnya.

Kasus serupa terjadi juga pada Partai Persatuan Pembangunan. Konflik internal yang berkepanjangan di partai Kabah ini membuat dua kubu saling mengklaim kepemilikan kantor DPP. Hingga kini masalah tersebut belum kunjung tuntas.