Ical Ubah Sikap Setelah Diingatkan Akbar Tandjung

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical), tak serta-merta mendukung Perppu Pilkada. Ia berdiskusi panjang lebih dulu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung sebelum mengumumkan perubahan sikapnya yang bertentangan dengan rekomendasi Munas Bali.

“Golkar juga tidak ingin suaranya bertentangan dengan suara rakyat. Atas dasar itulah Aburizal sebagai ketua umum bisa memahami aspirasi masyarakat,” kata Akbar Tandjung, Rabu (10/12).

Pilihan Redaksi Koalisi Prabowo di Bawah 'Kaki' SBY SBY: Saya Gunakan Kekuatan Politik Saya Ical Balik Dukung Perppu Pilkada, Kubu Agung Tertawa SBY Dijadwalkan Bertemu Ical Malam Ini

Selama berdiskusi dengan Ical, Akbar mengingatkan Ical agar Golkar jangan sampai bertentangan dengan suara rakyat. “Motto Partai Golkar adalah ‘Suara Golkar, Suara Rakyat.’ Maka dalam pembahasan di DPR, Golkar akan memperhatikan aspirasi rakyat, yaitu mendukung pilkada langsung,” ujarnya.

Alasan Golkar dalam Munas Bali merekomendasikan penolakan terhadap Perppu Pilkada, menurut Akbar, karena pengawasan lebih mudah dilakukan dengan sistem pilkada tak langsung lewat DPRD, terutama untuk menghindari praktik transaksi politik uang.

“KPK bisa saja menempatkan orangnya saat (DPRD) menentukan kepala daerah. Kalau pilkada langsung, bagaimana mengontrol rakyat yang begitu banyak. Apalagi mental rakyat kita sudah terbiasa dengan istilah ‘wani (bayar) piro’,” kata Akbar.

Ical sebelumnya mengatakan Munas Bali menolak Perppu Pilkada sesuai idealisme Golkar dalam memperjuangkan prinsip Pancasila. “Sila keempat Pancasila menyebutkan ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.’ Karena itu peserta Munas beranggapan yang paling cocok dengan sila keempat tersebut adalah pilkada melalui perwakilan, yaitu DPRD,” tulis Ical di akun Twitter dia.

Namun akhirnya Ical memilih untuk memperhatikan keinginan masyarakat luas. “Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul pemerintah tentang UU Pilkada langsung,” kata Ical.

Perppu Pilkada dikeluarkan SBY di pengujung pemerintahannya untuk membatalkan UU Pilkada yang mengatur kewenangan memilih kepala daerah oleh DPRD.