Koalisi Prabowo di Bawah 'Kaki' SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Susilo Bambang Yudhoyono. Ia ternyata masih ‘berkuasa’ meski tak lagi menjadi Presiden RI. Ketua Umum Demokrat itu membuktikan partainya dapat menjadi kekuatan penyeimbang meski tak masuk dalam dua koalisi besar yang ada saat ini, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Manuver terakhir SBY menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (8/12), berhasil membuat koalisi Prabowo bertekuk lutut. Takut Demokrat –bersama Partai Amanat Nasional– hengkang, Golkar yang merupakan bagian dari KMP segera mengeluarkan pernyataan baru soal Perppu Pilkada lewat ketua umumnya Aburizal Bakrie.

Pilihan Redaksi SBY: Saya Gunakan Kekuatan Politik Saya Tak Ada Pergantian Menteri Meski Demokrat Merapat SBY Dijadwalkan Bertemu Ical Malam Ini Gerindra Jamin Taati Kesepakatan Perppu Pilkada

Ini memang soal Perppu Pilkada. Kesepakatan Demokrat dan KMP untuk mendukung Perppu Pilkada –sebagai imbalan agar Demokrat memperkuat KMP di parlemen– dirusak oleh Golkar yang dalam Musyawarah Nasional partai itu di Bali merekomendasikan untuk menolak Perppu Pilkada.

Pengkhianatan Golkar atas nota kesepahaman antara Demokrat dan KMP itu membuat SBY berang. Terlebih sejumlah politikus KMP justru menuduh SBY berbohong soal adanya perjanjian hitam di atas putih soal Perppu Pilkada, menyebut tak ada kesepakatan seperti yang dibicarakan SBY.

Kegusaran SBY pun menjadi-jadi. Ia menyatakan tak dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar janji, maupun melanggar komitmen. SBY lalu memerintahkan Demokrat untuk mendekati PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat demi meloloskan Perppu Pilkada di DPR yang pembahasannya akan dimulai Januari 2015.

Perppu Pilkada menjadi taruhan nama baik SBY. Setelah gagal meyakinkan partainya untuk mendukung pilkada langsung dalam voting di paripurna DPR akhir September, SBY dikecam luas oleh publik. Mereka marah karena hak untuk memilih kepala daerah secara langsung lenyap gara-gara disetujuinya UU Pilkada oleh DPR.

SBY yang ketika itu berada di ujung masa pemerintahannya, lantas bertindak cepat dengan mengeluarkan Perppu Pilkada untuk membatalkan UU Pilkada yang mengatur kewenangan memilih kepala daerah oleh DPRD. SBY bertekad pilkada langsung harus menjadi warisannya bagi Indonesia.

Itu pula yang membuat SBY berjuang mati-matian untuk meloloskan Perppu Pilkada di DPR. Bagi SBY, koalisi tak ada harganya dibanding Perppu Pilkada. Demokrat bisa ia bawa bergeser ke sana ke mari asalkan Perppu Pilkada didukung di DPR.

Kegeraman SBY terhadap Golkar secara tersirat ditunjukkan dengan tidak adanya perwakilan Demokrat yang menghadiri penutupan Munas Bali, Kamis (4/12). Padahal pada pembukaan Munas Bali, SBY secara khusus mengutus ketua hariannya, Syarif Hasan, untuk menghadiri forum penting Golkar tersebut.

Amarah SBY yang semula senyap lantas berganti ancaman nyata. Ia menyebut Golkar tak bisa dipercaya, dan perlahan tapi pasti memutar orbit Demokrat dari KMP ke KIH. PAN yang diketuai besan SBY, Hatta Rajasa, bahkan cenderung mengikuti langkah Demokrat menepi ke KIH.

KIH di atas angin. Pertemuan Jokowi dan SBY di Istana Merdeka menjadi pertanda. Komunikasi politik keduanya berjalan baik. PDIP menegaskan siap mendukung Demokrat meloloskan Perppu pilkada di DPR. (Baca: Langkah SBY Kembali ke Istana Demi Perppu Pilkada)

Sebaliknya, KMP kelabakan. Soliditasnya terancam. Meski Demokrat tak secara resmi menjadi bagian dari mereka, namun posisi partai itu cukup strategis dan penting untuk memperkuat KMP. Koalisi Prabowo akan rugi jika kehilangan Demokrat. Apalagi jika Demokrat sampai membawa PAN keluar dari gerbong KMP. (Baca Zulkifli Hasan: PAN Dukung Perppu Pilkada)

Situasi rumit yang dihadapi KMP akhirnya membuat Aburizal (Ical) mengalah. Selasa malam (9/12), ia mengumumkan perubahan sikap soal Perppu Pilkada. “Partai Golkar akan mendukung Perppu usul pemerintah tentang UU Pilkada langsung,” tulis Ical lewat akun Twitter-nya.

Rekomendasi Munas Bali, menurut Ical, tidak bersifat mutlak jika melihat besarnya keinginan masyarakat untuk menggelar pilkada secara langsung. Ical sadar penolakan Golkar terhadap Peprpu Pilkada membuat partainya dan KMP terpojok, bahkan menjadi bulan-bulanan.

Seiring dengan takluknya Golkar, Gerindra pun melunak. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya tak mempersoalkan apakah pilkada akan diselenggarakan secara langsung atau tak langsung. Padahal sebelumnya dia sempat menuduh SBY berbohong soal perjanjian Perppu Pilkada antara Demokrat dan KMP.

Sekarang, otomatis hanya tinggal PKS yang keras kepala dan menganggap kesepakatan Demokrat dan KMP soal Perppu Pilkada tak ada. (Baca PKS: Tidak Pernah Ada Kesepakatan soal Perppu)

Hari ini, Rabu (10/12), SBY menyatakan apresiasinya terhadap Ical yang akhirnya mendukung Perppu Pilkada. “Sudah seharusnya semua petinggi partai mendengar kemauan rakyat dan meloloskan Perppu Pilkada,” kata dia usai mengisi kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jelas, ‘kesaktian’ SBY belum redup meski dia bukan lagi orang nomor satu di republik ini. Sosoknya masih harus diperhitungkan dalam peta politik tanah air.