Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tidak mensahkan salah satu dari dua kubu Partai Golongan Karya yang sedang berseteru, mendapat penilaian beragam. Meski menghormati putusan tersebut, salah seorang Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya menganggap apa yang dilakukan Kemenkumham malah memperpanjang konflik yang sudah terjadi.
"Dengan tidak adanya keputusan yang diambil maka konflik ini jadi terpelihara semakin lama," ujar Tantowi saat ditemui di Komisi I DPR RI, Rabu (17/12). Dia mengatakan konflik ini membuat kinerja politik Partai Golkar terhambat.
"Tugas kami menumpuk, perihal kedewanan yang menyangkut anggota fraksi Partai Golkar," lanjut Tantowi. Meski begitu dia menampik anggapan keputusan Kemenkumham adalah untuk semakin memecah partai berlambang pohon beringin tersebut.
Namun begitu Tantowi mengatakan kubu Aburizal Bakrie siap untuk menempuh jalur apapun untuk terciptanya perdamaian dalam tubuh Partai Golkar. Dia juga mengatakan akan patuh dengan permintaan pemerintah terkait mekanisme yang harus dijalankan untuk terciptanya islah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya rasa dua cara yang diminta pemerintah akan kami tempuh, baik itu melalui mahkamah partai ataupun pengadilan," kata Tantowi.
Jika harus memilih pun Tantowi lebih ingin masalah di Partai Golkar diselesaikan dengan jalur internal daripada pengadilan. "Pengadilan itu lama. Kami idealnya secara intern dan tidak usah orang lain tahu. Maka harus ada kedewasaan tidak perlu saling curiga," ujarnya.
Sebelumnya Kemenkumham melalui Menteri Yasonna Laoly mengungkapkan ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan oleh kedua kubu agar bisa melakukan perdamaian. "Ada mahkamah partai, ada ketentuan peradilan. Internal bisa menyelesaikan persoalan lewat mahkamah partai, tapi kalau masih ada perbedaan pendapat bisa ke pengadilan," ujar Yasonna Selasa (16/12).