Muladi Usulkan Juru Runding Libatkan Pakar Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru runding dari kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie telah bertemu untuk membicarakan soal penyelesaian konflik internal Partai Golongan Karya. Sayangnya pertemuan tersebut masih mengalami kebuntuan di beberapa bagian perundingan, salah satunya soal posisi Partai Golkar di Koalisi Merah Putih.

Pilihan Redaksi Hajriyanto Usul Golkar Tidak di KMP dan KIH MS Hidayat Tegaskan Golkar Tak Tinggalkan KMP Agung Laksono: Celah Islah Terbuka Asal Nurut Kita Golkar Ical Tegaskan Jadi Oposisi Hal Mulia

Muladi, Ketua Mahkamah Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mengatakan ada baiknya para juru runding menggunakan jasa ahli untuk menjelaskan poin-poin yang sedang dirundingkan agar persepsinya sama.

"Saya sarankan pada juru runding untuk menggunakan jasa ahli-ahli politik untuk menafsirkan poin-poin yang rundingkan, misalnya apa itu Koalisi Merah Putih," ujar Muladi saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Rabu (24/12).

Islah internal bagi Muladi adalah cara perdamaian paling murah dibanding harus menggelar Musyawarah Nasional rekonsiliasi atau penyelesaian melalui pengadilan. "Tapi memang membutuhkan pemikiran intelektual yang memadai," kata Muladi. Maka dari itu dia menyarankan digunakannya jasa para ahli, baik ahli politik, hukum, dan sebagainya.

Bagi Muladi, masalah mengenai KMP tersebut merupakan salah satu poin penting yang harus dibahas dalam perundingan tersebut. "Untuk menjelaskan perihal KMP tersebut dibutuhkan pemikiran dari para ahli-ahli, bukan hanya juru runding saja," lanjut Muladi.

Sebelumnya para juru runding dari kedua pihak menyepakati lima visi dalam perundingan kemarin. Lima poin tersebut adalah (1) sepakat untuk mengutamakan jalur islah, rekonsiliasi, dengan mufakat untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sejauh mungkin cara menyelesaikan perselisihan dengan Mahkamah Partai atau pengadilan; (2) sepakat agar perselisihan hanya dilokalisasikan di tingkat pusat dan tidak berdampak sampai ke pengurus di tingkat bawah; (3) sepakat untuk melanjutkan perundingan mengenai hal-hal substansial pada 8 Januari 2015; (4) Sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperuncing kembali perkara dualisme; serta (5) sepakat untuk mendukung pemilihan presiden secara langsung.

Namun salah satu juru runding dari kubu Aburizal Bakrie Theo Sambuaga mengungkapkan masih ada dua poin yang masih belum menemui titik terang, yaitu soal posisi Partai Golkar di KMP serta cara untuk rekonsiliasi akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional rekonsiliasi atau dengan cara lainnya.

Muladi menambahkan perbedaan penafsiran soal KMP tersebut harus segera diselesaikan karena KMP bukan sesuatu yang harga mati. "KMP itu penyeimbang yang artinya mendukung tapi sangat kritis. Jadi jika KMP ini bisa dijabarkan maka benturan tidak akan terjadi," ujarnya.