Publik Harus Tahu Koordinasi Jokowi Soal Calon Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menyarankan agar Presiden Joko Widodo bisa lebih terbuka soal koordinasi yang dilakukan pihak istana dengan berbagai pihak terkait soal proses pemilihan calon Kepala Kepolisian. Menurutnya, setiap rapat koordinasi yang dilakukan Jokowi agar cepat dipublikasikan pada publik. 

Publikasi dan ketebukaan informasi semacam itu, kata Taufik, sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat menghadapi kondisi politik yang dia anggap serba belum jelas seperti sekarang ini. "Saya pernah usulkan agar rapat koordinasi antara Presiden dan, misalnya, Menkumham dan Kompolnas, hasilnya silakan dipublikasikan," ujar Taufik saat ditemui di kompleks MPR/DPR RI, kemarin.

Pilihan Redaksi Cakapolri Tak Harus Mantan Kapolda Ketika Budi Waseso Kelabui Wartawan Belum Kapolri, Badrodin Haiti Sudah Dipanggil 'Kapolri' Fahri: Jokowi 'Tampar' Muka Sendiri Jika Tak Lantik Budi

Taufik mengungkapkan tujuan diperlukannya publikasi yang segera soal proses pemilihan Kapolri, agar saat kejadian seperti saat ini terjadi, beban tak seluruhnya dipegang oleh Jokowi semata. Meski memang penentuan siapa calon Kapolri sepenuhnya ada di tangan Presiden, tapi dia tetap mendapatkan masukan dari banyak pihak, termasuk Kompolnas.

Sebelumnya pada Kamis (9/1) Jokowi mengumumkan pada masyarakat siapa calon Kapolri yang ditunjuknya, dan orang tersebut adalah Budi Gunawan. Namun hanya selang empat hari, atau pada Selasa (13/1) Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan membuatnya tak kunjung dilantik padahal sudaj disetujui oleh DPR.

Hampir satu bulan tak ada kejelasan, Ketua Tim 9 Syafi'i Maarif muncul dan mengatakan Jokowi tidak akan melantik Budi Gunawan dan akan memilih nama baru. Keempat nama yang disodorkan oleh Kompolnas adalah Komjen Budi Waseso, Komjen Badrodin Haiti, Komjen Putut Eko, dan Komjen Dwo Priyatno.

Agar kejadian Budi Gunawan tak lagi terulang saat pemilihan Kapolri yang baru, Taufik menegaskan kembali perlunya publikasi dari Jokowi dan instansi yang diajak melakukan koordinasi.

"Sehingga saat nanti ada kejadian seperti sekarang beban tidak hanya di Presiden saja. Kasian presiden ini kan hak prerogratif yang istimewa menjadi hak sengsara membawa nikmat," kata Taufik. (pit/sip)