KPU Sayangkan Uji Publik Hilang dari Tahapan Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum menyayangkan penghapusan uji publik dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Revisi tersebut sebelumnya disahkan anggota DPR melalui rapat paripurna, Selasa (17/2) lalu.

"Kami ingin ada proses uji publik. Itu dibutuhkan supaya masyarakat dari awal mengenal bakal calon dan gabungan parpol yang mengusung mereka. Selama ini tidak ada pemanasan siapa yang diusung parpol," kata Komisioner KPU Ferry Kurniawan saat ditemui dalam sebuah acara di Jakarta, Jumat (6/3).

Pilihan Redaksi Perbaikan 10 Poin untuk Pilkada yang Lebih Baik DPR Paripurna Hari Ini, Sepakat Revisi 10 Poin UU Pilkada Kepala Daerah dan Wakilnya Wajib Patuhi Pakta Integritas Uji Publik Ditiadakan, Pilkada Dimulai pada Desember 2015

Menurut Ferry, urgensi uji publik berada dalam konteks rekrutmen politik. KPU menuutnya kerap menerima pertanyaan masyarakat tentang kapabilitas dan integeritas calon.

"Kalo ada uji publik, tidak akan ada pertanyaan kenapa ada orang yang kapabilitasnya rendah tapi lolos," katanya.

Sebelum ini, KPU mengusulkan DPR tetap mempertahankan uji publik agar setiap partai politik mengenal lebih dalam bakal calon mepala daerah yang akan mereka usung.

Uji publik, menurut Ferry, juga membantu KPU melakukan penyaringan bakal calon kepala daerah sesuai syarat administrasi yang diatur undang-undang.

Sebagai pelaksana undang-undang, Ferry mengatakan KPU mau tidak mau harus menerima hilangnya uji publik dari tahapan pilkada. Ia berharap partai politik tetap melakukan proses tersebut di panitia seleksi kepala daerah internal mereka. "Mudahan partai membuka itu (uji publik)," kata Ferry. (sur/obs)