Rubber Set Komjen Budi Gunawan
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Kamis, 26 Mar 2015 11:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Harapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk memimpin korps Bhayangkara belum pupus. Meski kecil, harapan itu tersedia bagi mantan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil lepas dari jerat dugaan korupsi rekening gendut melalui praperadilan bulan lalu.
Munculnya peluang itu berasal dari partai berkuasa di pemerintahan Joko Widodo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai banteng sampai saat ini menjadi salah satu yang berkeras mempertanyakan gagalnya pelantikan Budi Gunawan, bahkan masih berharap agar Polri dipimpin Budi.
"Secara resmi PDIP belum jelas. Santer, kalau PDIP ingin meminta penjelasan kenapa tidak pak BG yang dilantik," kata sumber di internal PDI Perjuangan saat berbincang dengan CNN Indonesia, Kamis (26/3).
Penolakan Badrodin Haiti yang ditunjuk Jokowi paling santer datang dari kader-kader banteng di DPR RI lantaran parlemen telah menerima tes kelayakan dan kepatutan BG. Sumber tersebut mengakui, internal PDIP saat ini terbelah antara pendukung BG dan Badrodin.
"Masih terbelah, ada yang ingin mempertanyakan, tapi ada yang mau pak Badrodin. Ada juga yang minta agar masalah ini jangan diperpanjang," kata sumber itu.
Terbelahnya PDIP dipersoalan calon Kapolri teridentifikasi antara kader-kader senior dan kader muda. Kader banteng seperti mantan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto dan mantan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, meminta agar kader ikut dengan apa yang telah diputuskan Jokowi dan tidak memperpanjang masalah cakapolri.
Disisi lain, kader-kader muda mempertanyakan, khususnya anggota Fraksi PDIP di DPR RI. Mereka ingin mengkritisi dan mengupas secara detail alasan Jokowi menggantikan BG dengan Badrodin.
"Jokowi kan presiden dari PDIP dan kader PDIP juga, kok tidak mengikuti apa perintah partai. Kurang lebih seperti itu komentar dari kader-kader muda," ungkap sumber di PDI Perjuangan tersebut.
Lalu bagaimana sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? "Ibu sudah ga mau ngurus-ngurus lagi (soal Kapolri)," kata sumber itu tanpa memberikan tambahan alasannya.
Sumber CNN Indonesia mengungkapkan jika sudah cukup lama PDI Perjuangan tidak melakukan rapat, termasuk mengenai cakapolri. Tak hanya itu, rapat konsolidasi yang biasanya dilakukan menjelang masuknya masa sidang di DPR RI, kali ini tidak dilakukan. "Sudah jarang rapat, PDIP konsentrasi untuk kongres."
Seakan terkonfirmasi, sebelumnya, Evita Nursanty sempat mengonfirmasi bahwa dirinya keheranan mengapa BG gagal dilantik. Padahal, dengan putusan praperadilan, secara otomatis BG bersih dari sisi hukum dan tidak terlibat masalah pidana dan sangkaan atas KPK pun otomatis lepas.
Secara legalitas, kata Evita, BG sudah bebas dari jerat tersangka dan masih aktif sebagai perwira polisi, juga secara legalitas BG siap untuk dilantik. Justu kembali ke presiden, Evita menilai apa yang dilakukan Jokowi berada di ranah abu-abu, apakah berada di koridor undang-undang atau tidak.
"Kami di internal partai mendukung secara penuh, tapi kami hanya minta penjelasan dan memastikan presiden tidak melanggar undang-undang. Apapun alasan presiden harus disampaikan," kata Evita.
Hingga kini, DPR RI belum juga menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan untuk Badrodin.
Surat pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti tak kunjung dibahas oleh anggota DPR RI lantaran belum diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengungkapkan pimpinan DPR pun belum menentukan kapan rapat Bamus akan digelar.
Agus mengatakan jadwal rapat Bamus ditentukan melalui rapat pimpinan DPR. Sayangnya, rapat pimpinan yang seharusnya digelar Rabu (25/3) harus ditunda karena berbagai alasan.
"Sebelumnya rapim itu dijadwalkan kemarin tapi ditunda jadi Jumat besok (27/3)," ujar Agus saat ditemui di kompleks DPR RI, Kamis (26/3).
Ibarat set perpanjangan, budi yang kalah di set pertama karena status tersangka diimbanginya di set praperadilan. Penundaan dan ketidakjelasan Badrodin untuk fit and proper test, sangat berbeda jauh saat ujian itu dilakukan terhadap BG yang begitu cepat dan tanggap.
Bukan tidak mungkin, penguluran waktu ini sebagai salah satu bentuk perlawanan yang tanpa disadari telah membawa 'pertandingan' diteruskan dengan rubber set. Meskipun dengan peluang tak seberapa, setidaknya BG masih memiliki dukungan. Dukungan kecil dari partai penguasa di babak penentuan. (pit)
Munculnya peluang itu berasal dari partai berkuasa di pemerintahan Joko Widodo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai banteng sampai saat ini menjadi salah satu yang berkeras mempertanyakan gagalnya pelantikan Budi Gunawan, bahkan masih berharap agar Polri dipimpin Budi.
"Secara resmi PDIP belum jelas. Santer, kalau PDIP ingin meminta penjelasan kenapa tidak pak BG yang dilantik," kata sumber di internal PDI Perjuangan saat berbincang dengan CNN Indonesia, Kamis (26/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih terbelah, ada yang ingin mempertanyakan, tapi ada yang mau pak Badrodin. Ada juga yang minta agar masalah ini jangan diperpanjang," kata sumber itu.
Disisi lain, kader-kader muda mempertanyakan, khususnya anggota Fraksi PDIP di DPR RI. Mereka ingin mengkritisi dan mengupas secara detail alasan Jokowi menggantikan BG dengan Badrodin.
"Jokowi kan presiden dari PDIP dan kader PDIP juga, kok tidak mengikuti apa perintah partai. Kurang lebih seperti itu komentar dari kader-kader muda," ungkap sumber di PDI Perjuangan tersebut.
Lalu bagaimana sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? "Ibu sudah ga mau ngurus-ngurus lagi (soal Kapolri)," kata sumber itu tanpa memberikan tambahan alasannya.
Sumber CNN Indonesia mengungkapkan jika sudah cukup lama PDI Perjuangan tidak melakukan rapat, termasuk mengenai cakapolri. Tak hanya itu, rapat konsolidasi yang biasanya dilakukan menjelang masuknya masa sidang di DPR RI, kali ini tidak dilakukan. "Sudah jarang rapat, PDIP konsentrasi untuk kongres."
Seakan terkonfirmasi, sebelumnya, Evita Nursanty sempat mengonfirmasi bahwa dirinya keheranan mengapa BG gagal dilantik. Padahal, dengan putusan praperadilan, secara otomatis BG bersih dari sisi hukum dan tidak terlibat masalah pidana dan sangkaan atas KPK pun otomatis lepas.
Secara legalitas, kata Evita, BG sudah bebas dari jerat tersangka dan masih aktif sebagai perwira polisi, juga secara legalitas BG siap untuk dilantik. Justu kembali ke presiden, Evita menilai apa yang dilakukan Jokowi berada di ranah abu-abu, apakah berada di koridor undang-undang atau tidak.
"Kami di internal partai mendukung secara penuh, tapi kami hanya minta penjelasan dan memastikan presiden tidak melanggar undang-undang. Apapun alasan presiden harus disampaikan," kata Evita.
Hingga kini, DPR RI belum juga menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan untuk Badrodin.
(PDIP) Masih terbelah, ada yang ingin mempertanyakan, tapi ada yang mau pak Badrodin. Ada juga yang minta agar masalah ini jangan diperpanjang |
Surat pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti tak kunjung dibahas oleh anggota DPR RI lantaran belum diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengungkapkan pimpinan DPR pun belum menentukan kapan rapat Bamus akan digelar.
Agus mengatakan jadwal rapat Bamus ditentukan melalui rapat pimpinan DPR. Sayangnya, rapat pimpinan yang seharusnya digelar Rabu (25/3) harus ditunda karena berbagai alasan.
"Sebelumnya rapim itu dijadwalkan kemarin tapi ditunda jadi Jumat besok (27/3)," ujar Agus saat ditemui di kompleks DPR RI, Kamis (26/3).
Ibarat set perpanjangan, budi yang kalah di set pertama karena status tersangka diimbanginya di set praperadilan. Penundaan dan ketidakjelasan Badrodin untuk fit and proper test, sangat berbeda jauh saat ujian itu dilakukan terhadap BG yang begitu cepat dan tanggap.
Bukan tidak mungkin, penguluran waktu ini sebagai salah satu bentuk perlawanan yang tanpa disadari telah membawa 'pertandingan' diteruskan dengan rubber set. Meskipun dengan peluang tak seberapa, setidaknya BG masih memiliki dukungan. Dukungan kecil dari partai penguasa di babak penentuan. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK