Kantor Staf Kepresidenan Tak Punya Wewenang Nilai Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik Eko Sulistyo membantah bahwa Kantor Staf Kepresidenan memiliki wewenang untuk memberikan masukan soal penilaian kinerja menteri.

"Justru kami memberikan masukan dalam kerangka titik-titik mana di kementerian yang untuk perlu di... misalnya, ada proses yang koordinasi antarkementerian kurang baik, itu kami melakukan debottlenecking (menghilangkan hambatan),” kata Eko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5).

Pilihan Redaksi Luhut Pandjaitan Berpeluang Terdepak dari Kabinet Jokowi Politikus NasDem Kritik Keras Kerja Luhut di Istana Fahri Ingin Jokowi Pilih Menteri yang Pandai Berpolitik Menteri Jokowi Enggan Tanggapi Wacana Perombakan Kabinet Mensesneg Sebut Tak Tahu soal Pembicaraan Reshuffle di Istana

Jika capaian target menteri dianggap tidak terpenuhi dan kinerja menteri dianggap tidak mumpuni, Eko mengaku belum tahu jelas apakah Presiden akan mengganti menteri tersebut atau tidak. "Ya dilihat nantilah kalau soal itu," ujar bekas tim sukses kampanye pilpres Jokowi-JK ini. (Baca: Menhan Beberkan Cara Jokowi Ganti Menteri)

Eko menjelaskan, setiap ada kegiatan seperti rapat terbatas dan rapat pimpinan, maka selalu ada penilaian kinerja yang dijadikan patokan bahan evaluasi terhadap kinerja program kementerian oleh Presiden Jokowi. Namun, pembahasan evaluasi dalam konteks reshuffle kabinet belum pernah dilakukan.

Sedangkan terkait adanya dukungan dari sejumlah partai politik pendukung untuk melakukan reshuffle, Eko berpendapat partai pendukung tentu memiliki saluran untuk memberikan masukan kepada Presiden, namun kewenangan untuk menentukan perombakan kabinet tetap berada di tangan sang Kepala Negara. (Baca: DPR Enggan Disebut Ikut Intervensi Rombak Kabinet)

Sebelumnya, Eko menyatakan, Presiden Jokowi sudah mengerti menteri-menteri yang akan dirombak atau reshuffle. Ia menilai, perombakan menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga lebih baik menyerahkan kewenangan tersebut kepada sang pemimpin negara.

Wacana perombakan jajaran menteri mencuat setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan bahwa pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. JK menyebut reshuffle bakal dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. (obs)