PDIP Ingin Kritikus Pansel KPK Ajukan Nama

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan ketakutan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasam Korupsi seharusnya tidak muncul. Hal tersebut karena nama-nama yang resmi masuk ke daftar pansel KPK belum diresmikan oleh pemerintah.

Junimart menambahkan, para anggota ICW jangan apatis terhadap nama yang nantinya dipilih masuk ke pansel KPK. Jika memang mereka tidak setuju, Junimart pun menyarankan agar ICW mengajukan nama yang menurut mereka layak menjadi pansel.

"Kami berharap teman-teman ICW tidak apatis terhadap nama yang dimunculkan meski nama-nama tersebut belum pasti menjadi anggota pansel," kata Junimart saat ditemui di kompleks DPR RI, Rabu (20/5). (Baca juga: KPK Tak Diajak Bicara Soal Panitia Seleksi Calon Pimpinan)

"Jika memang mereka punya kandidat silakan sodorkan ke pemerintah tapi mereka harus mempertanggungjawabkan nama tersebut. Biar nanti Menko Polhukam yang melakukan penyaringan," ujarnya.

Junimart pun menampik jika ada yang menganggap beberapa nama calon pansel KPK merupakan titipan dari partai politik. Menurutnya itu hanya sebuah kebetulan yang terjadi di lapangan.

Untuk nama Romly Atmasasmita, Junimart mengungkapkan ia dipilih karena memiliki sejarah sebagai pembentuk Undang-Undang Korupsi. "Dia itu orang yang menjadi bagian yang mewacanakan pembentukan KPK," katanya.

"Mau titipan bagaimana? Itu kebetulan saja dia berasal dari partai. Lebih cerdas jika teman-teman yang mengkritisi mengajukan nama ke pemerintah," ujar Junimart. (Baca juga: Kerjasama KPK-DPD untuk Keroyok Koruptor di Daerah)

Sebelumnya ICW menilai tiga nama yang masuk daftar calon panitia seleksi pimpinan KPK berpotensi memiliki konflik kepentingan. Peneliti ICW, Emerson Yuntho, menjelaskan ketiga orang tersebut bahkan tidak memiliki rekam jejak yang ideal dalam pemberantasan korupsi.

"Kita sudah pegang tiga nama terkait itu. Tiga nama itu akan kita sampaikan pada presiden besok. Kita berharap bahwa KPK juga aktif memberikan masukan mengenai rekam jejak dan kami sendiri masih mengumpulkan data tersebut," kata Emerson di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/5).

Tiga nama yang disebut-sebut bakal berbentur kepentingan yakni pakar hukum pidana Universitas Indonesia Romi Atmasasmita, ahli hukum pidana Universitas Khaerun Ternate Margarito Kamis, dan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. (Baca juga: Penyidik Polisi Anggap Kasus Budi Gunawan Tidak Pernah Ada)

Ketiganya tercatat pernah menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan bekas tersangka suap dan gratifikasi Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut menggugat keabsahan penetapan tersangka dirinya oleh KPK.

Selain ketiga orang tersebut, sederetan nama juga disebut menjadi daftar calon pansel. Mereka adalah mantan pimpinan KPK Tumpak Panggabean, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchhtar, pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan Wakapolri Oegroseno, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, dan ahli tata negara Jimly Assidiqie. (Baca juga: KPK Tegaskan Tak Lagi Urus Kasus Budi Gunawan)

Pansel nantinya bertugas menyeleksi calon pimpinan KPK yang bakal purna tugas pada penghujung Desember 2015 nanti. Daftar nama pansel diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Sekretariat Negara untuk kemudian dipilih oleh Presiden Joko Widodo. (pit)