SBY Bisa Jerat Menteri ESDM karena Pencemaran Nama Baik

Jakarta, CNN Indonesia -- Orang-orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pasang badan soal tuduhan yang dilancarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said soal sengkarut pengelolaan minyak dan gas.

Menurut kader Demokrat Rachland Nashidik, Said telah melancarkan fitnah lewat pernyataan yang menyebut pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY. Presiden ke-6 RI juga disebut menghalang-halangi upaya pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Rachland menganggap tudingan Said sebagai kejahatan penistaan dan fitnah sebagaimana termaktub dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. "Kalau Pak SBY mau, Menteri Said bisa dituntut dijerat pencemaran nama baik," kata Rachland dalam pernyataan resmi di Epicentrum Walk, Jakarta, Sabtu (23/5).

Pilihan Redaksi Kroni SBY Anggap Fitnah Petral Upaya 'Cuci Tangan' Faisal Basri Beberkan Nama Terkait Mafia Migas ke Polisi Sudirman Said: Belum Ada Terobosan Perbaikan di Sektor Migas

Mantan Juru Bicara Partai Demokrat itu membuat pernyataan resmi bersama mantan Staf Khusus SBY Andi Arief dan dua petinggi Demokrat lainnya, Didi Irawadi Syamsudi serta Didi Mukrianto. Sikap mereka bulat menuntut permintaan maaf dari Said terhadap SBY.

Menurut Rachland, Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk menjelaskan sikap yang telah ditunjukkan pembantunya tersebut. Publik perlu tahu bagaimana Jokowi menyikapi pernyataan Said. "Bagaimanapun, seorang pemimpin harus mengambil tanggung jawab atas kesalahan anak buahnya," kata Rachland.

Sebelumnya, Said menyebut SBY menghambat pembubaran Petral, yang didirikan pada 1970-an. Ekonom Faisal Basri juga menyebut, Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN dan Karen Agustiawan sewaktu masih menjabat Direktur Utama Pertamina ingin mengubat praktik impor migas yang tak sesuai Petral.

Namun menurut Said dan Faisal, upaya itu selalu gagal saat sudah sampai meja SBY. Padahal menurut Rachland, Dahlan tidak pernah melakukan studi untuk menilai Petral dalam konteks tata kelola minyak dan gas bumi. "Hingga berakhir masa jabatannya di kabinet, Dahlan Iskan tidak pernah sampai pada kesimpulan untuk membubarkan Petral," ujarnya.

SBY juga menegaskan tidak pernah ada usulan soal pembubaran Petral yang pernah ia terima.

(rsa/rsa)