Dimintai Saran, Imam Prasodjo Tak Keluarkan Nama Capim KPK
Resty Armenia | CNN Indonesia
Jumat, 29 Mei 2015 16:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sosiolog sekaligus mantan Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Imam Prasodjo, dimintai saran oleh Pansel tahun ini. Dalam kesempatan ini, ia mengaku tidak mengajukan rekomendasi nama.
Imam mengungkapkan, ia diundang untuk bercerita tentang bagaimana pansel sebelumnya melakukan tahapan-tahapan secara rinci mengingat jabatannya sebagai mantan anggota pansel selama dua kali berturut-turut.
"Jadi saya cerita tentang tahapan-tahapan itu, bagaimana proses administrasi, bagaimana menjabarkan bunyi Undang-Undang Nomor 30 (Tahun 2002) ke dalam operasional dalam tugas-tugas pansel, sampai ke tahapan bagaimana packing, bagaimana wawancara itu dilakukan, bagaimana dan apa yang dilaporkan pada saat misalnya nanti anggota DPR meminta untuk hadir menjelaskan prosesnya, sampai bicara tentang apa yang diperkuat dalam proses itu," ujar Imam di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).
Imam menyarankan, Pansel KPK saat ini harus mempertegas bahwa nanti calon pimpinan KPK tidak mundur di tengah jalan, misalnya tertarik untuk menempati jabatan-jabatan politik lain. Ia bercerita, pada saat ia menjadi anggota pansel lalu, timnya membuat pernyataan tertulis hitam di atas putih.
Para calon anggota KPK yang sudah mengerucut akan terpilih harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa selama lima tahun masa jabatan tidak akan meninggalkan posisinya dengan alasan apapun.
"Itu salah satu usulan yang mungkin bisa diperdebatkan salah satu, tapi mungkin ini bukan wewenang Pansel pasca jabatan berakhir, apakah dia bisa menjabat misalnya, posisi-posisi strategis yang mungkin menjadi target KPK juga," kata dia.
Tak Ajukan Nama Calon
Meski dimintai banyak saran oleh Pansel KPK saat ini, Imam mengaku tidak mengusulkan satupun nama calon pimpinan KPK yang dianggap pantas olehnya.
"Tidak (mengusulkan). Nama itu bukan urusan saya. Kalau saya sebut nama, saya sudah nitip," ujar dia tegas.
Ia menuturkan bahwa usul yang tadi diutarakan lebih kepada perlunya undangan kepada orang-orang yang dirasa cukup baik dan punya nama untuk dilibatkan dalam proses rekrutmen.
"Jemput bola tapi kode etiknya ditata. Contoh kode etik, jangan sampai orang yang dia sendiri jagokan. Bukan berarti itu harus jadi," kata dia.
Imam pun berpendapat bahwa partisipasi publik sangat banyak dan kemungkinan dilakukan via sambungan telepon. Ia menyarankan untuk tetap terbuka dalam menampung usulan tersebut, tapi harus tetap transparan.
"Kemungkinan para pejabat akan telepon. Harus juga dibuka. Dulu juga sama, ada kemungkinan orang telepon. Apa dilarang pejabat telepon? Tentu tidak. Cukup beberkan pada rapat. Orang menelepon kan bisa juga berjumpa untuk memberi masukan," ujar dia. (pit)
Imam mengungkapkan, ia diundang untuk bercerita tentang bagaimana pansel sebelumnya melakukan tahapan-tahapan secara rinci mengingat jabatannya sebagai mantan anggota pansel selama dua kali berturut-turut.
"Jadi saya cerita tentang tahapan-tahapan itu, bagaimana proses administrasi, bagaimana menjabarkan bunyi Undang-Undang Nomor 30 (Tahun 2002) ke dalam operasional dalam tugas-tugas pansel, sampai ke tahapan bagaimana packing, bagaimana wawancara itu dilakukan, bagaimana dan apa yang dilaporkan pada saat misalnya nanti anggota DPR meminta untuk hadir menjelaskan prosesnya, sampai bicara tentang apa yang diperkuat dalam proses itu," ujar Imam di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para calon anggota KPK yang sudah mengerucut akan terpilih harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa selama lima tahun masa jabatan tidak akan meninggalkan posisinya dengan alasan apapun.
Tak Ajukan Nama Calon
Meski dimintai banyak saran oleh Pansel KPK saat ini, Imam mengaku tidak mengusulkan satupun nama calon pimpinan KPK yang dianggap pantas olehnya.
"Tidak (mengusulkan). Nama itu bukan urusan saya. Kalau saya sebut nama, saya sudah nitip," ujar dia tegas.
Ia menuturkan bahwa usul yang tadi diutarakan lebih kepada perlunya undangan kepada orang-orang yang dirasa cukup baik dan punya nama untuk dilibatkan dalam proses rekrutmen.
"Jemput bola tapi kode etiknya ditata. Contoh kode etik, jangan sampai orang yang dia sendiri jagokan. Bukan berarti itu harus jadi," kata dia.
Imam pun berpendapat bahwa partisipasi publik sangat banyak dan kemungkinan dilakukan via sambungan telepon. Ia menyarankan untuk tetap terbuka dalam menampung usulan tersebut, tapi harus tetap transparan.
"Kemungkinan para pejabat akan telepon. Harus juga dibuka. Dulu juga sama, ada kemungkinan orang telepon. Apa dilarang pejabat telepon? Tentu tidak. Cukup beberkan pada rapat. Orang menelepon kan bisa juga berjumpa untuk memberi masukan," ujar dia. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK