Reshuffle Kabinet, Loyalitas Dinilai Harus Jadi Pertimbangan
Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Jumat, 26 Jun 2015 08:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo diminta untuk melakukan penilaian loyalitas dan kemampuan atas menteri sebelum melakukan rombak kabinet. Hal ini ditujukan agar Jokowi tidak salah langkah.
Peneliti Cyrus Network Hasan Hasbi mengatakan loyalitas hal penting yang perlu diperhatikan dari menteri. Alasannya, kemampuan tanpa loyalitas membuat situasi Jokowi dalam bahaya.
"Apakah dia masih punya bos di luar Presiden? Kalau tidak tunggal, wajib dirombak," kata Hasan kepada CNN Indonesia, Kamis (25/6) malam. (Lihat Juga: Tiga Parpol Sepakat Tak Mengemis Jatah Menteri ke Jokowi)
Berdasarkan pengamatan Hasan, ada beberapa menteri dalam kabinet Jokowi yang dinilai tidak loyal, terutama mereka yang berasal dari partai politik. Namun, Hasan enggan menyebutkan nama.
"Kalau yang non partai, loyalitasnya kelihatan tunggal ke Presiden," ujar Hasan. (Baca Juga: Tiga Parpol Sepakat Tak Mengemis Jatah Menteri ke Jokowi)
Sejauh ini Presiden Jokowi memiliki empat kriteria untuk menilai kinerja menteri. Empat kriteria tersebut antara lain, penyerapan anggaran, manajemen organisasi, kesiapan organisasi dan komunikasi publik. Ditanyai mengenai kriteria tersebut, Hasan mengatakan hanya tiga kriteria yang layak untuk dijadikan penilaian kemampuan seorang menteri.
"Tiga kriteria itu adalah penyerapan anggaran, manajemen organisasi, dan komunikasi publik, " kata dia.
Untuk komunikasi publik, menurut Hasan, Jokowi semestinya menilai dari hal yang dilakukan menteri dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, bukan bersifat akrobatik atau pencitraan. (Baca Juga: Pengamat LIPI: Menteri dengan Performa Bagus Cuma Susi)
Hasan juga mencontohkan beberapa Menteri yang gemar mempublikasikan ke masyarakat kegiatannya, seperti minum jamu, masuk pasar dan mengecek harga bawang atau cabai, serta melompati pagar.
"Yang muncul itu bukan untuk hajat hidup orang banyak, " kata Hasan.
Sementara itu, terkait manajemen organisasi, Hasan berpendapat Jokowi sebaiknya tidak menilainya sebatas apakah seorang pejabat eselon 1 atau 2 belum dilantik untuk menilai menteri.
"Kalau belum ada pejabatnya, semestinya minta Kemenpan. Kalau sudah ada lelang, harusnya dilantik saja. Kalau belum pejabatnya, bukan salah menteri," kata Taufik.
Di sisi lain, Hasan berpendapat Jokowi sebaiknya tidak menjadikan kesiapan organisasi sebagai salah satu ukuran penilaian menteri. Alasannya, rombak kabinet tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ketika ada menteri baru, dia pasti akan adaptasi lagi. Memasukkan orang baru, bisa jadi dia malah lebih tidak siap lagi," ujar Taufik.
Sebelumnya, seluruh jajaran kementerian Jokowi diminta memberikan laporan kinerja berupa capaian program dalam waktu enam bulan belakangan dan rencana program untuk enam bulan ke depan. Permintaan Jokowi tersebut membuat isu reshuffle kabinet semakin kuat.
Sampai saat ini kabarnya Jokowi sudah mengantongi nama-nama menteri yang masuk zona merah, kuning, dan hijau sesuai dengan penilaiannya. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pun memastikan presiden melakukan penilaian tersebut sendiri tanpa diintervensi pihak manapun. (utd)
Peneliti Cyrus Network Hasan Hasbi mengatakan loyalitas hal penting yang perlu diperhatikan dari menteri. Alasannya, kemampuan tanpa loyalitas membuat situasi Jokowi dalam bahaya.
"Apakah dia masih punya bos di luar Presiden? Kalau tidak tunggal, wajib dirombak," kata Hasan kepada CNN Indonesia, Kamis (25/6) malam. (Lihat Juga: Tiga Parpol Sepakat Tak Mengemis Jatah Menteri ke Jokowi)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang non partai, loyalitasnya kelihatan tunggal ke Presiden," ujar Hasan. (Baca Juga: Tiga Parpol Sepakat Tak Mengemis Jatah Menteri ke Jokowi)
"Tiga kriteria itu adalah penyerapan anggaran, manajemen organisasi, dan komunikasi publik, " kata dia.
Untuk komunikasi publik, menurut Hasan, Jokowi semestinya menilai dari hal yang dilakukan menteri dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, bukan bersifat akrobatik atau pencitraan. (Baca Juga: Pengamat LIPI: Menteri dengan Performa Bagus Cuma Susi)
Hasan juga mencontohkan beberapa Menteri yang gemar mempublikasikan ke masyarakat kegiatannya, seperti minum jamu, masuk pasar dan mengecek harga bawang atau cabai, serta melompati pagar.
"Yang muncul itu bukan untuk hajat hidup orang banyak, " kata Hasan.
Sementara itu, terkait manajemen organisasi, Hasan berpendapat Jokowi sebaiknya tidak menilainya sebatas apakah seorang pejabat eselon 1 atau 2 belum dilantik untuk menilai menteri.
"Kalau belum ada pejabatnya, semestinya minta Kemenpan. Kalau sudah ada lelang, harusnya dilantik saja. Kalau belum pejabatnya, bukan salah menteri," kata Taufik.
Di sisi lain, Hasan berpendapat Jokowi sebaiknya tidak menjadikan kesiapan organisasi sebagai salah satu ukuran penilaian menteri. Alasannya, rombak kabinet tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ketika ada menteri baru, dia pasti akan adaptasi lagi. Memasukkan orang baru, bisa jadi dia malah lebih tidak siap lagi," ujar Taufik.
Sebelumnya, seluruh jajaran kementerian Jokowi diminta memberikan laporan kinerja berupa capaian program dalam waktu enam bulan belakangan dan rencana program untuk enam bulan ke depan. Permintaan Jokowi tersebut membuat isu reshuffle kabinet semakin kuat.
Sampai saat ini kabarnya Jokowi sudah mengantongi nama-nama menteri yang masuk zona merah, kuning, dan hijau sesuai dengan penilaiannya. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pun memastikan presiden melakukan penilaian tersebut sendiri tanpa diintervensi pihak manapun. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK