Jakarta, CNN Indonesia -- Relawan pendukung Jokowi, Pro-Jokowi (Projo), mendorong Presiden Jokowi untuk segera merombak jajaran menteri bidang ekonomi. Projo menilai pembangunan ekonomi sejak Kabinet Kerja dilantik pada 27 Oktober 2014 sampai saat ini masih jalan di tempat, bahkan buruk. (Baca juga
PDIP: Menteri-menteri Ekonomi Kurang Gebrakan, Rombak Saja)
“Menteri di sektor ekonomi harus dirombak. Kami menilai sektor ekonomi sudah berat sekali. Sudah sampai tahap
emergency call,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo Budi Arie Setiadi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (27/6).
Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan melambatnya gerak pertumbuhan ekonomi sampai Juni ini menjadi indikator yang digunakan Projo untuk menilai kegagalan atau keberhasilan kerja menteri di bidang ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, sampai saat ini posisi tukar rupiah sudah mencapai angka Rp 13.300 per 1 USD. Angka tersebut berbeda jauh dengan nilai tukar rupiah pada 1 Oktober 2014 yang berada di kisaran Rp 12.135 per 1 USD.
Menurut Budi, pemenuhan janji-janji kampanye Jokowi dan Jusuf Kalla sebenarnya dapat terlihat jika pembangunan di sektor ekonomi berjalan baik. Nyatanya yang terjadi adalah sebaliknya.
Banyaknya pandangan negatif terhadap kinerja pemerintah pun dinilai Projo tak bisa dilepaskan dari kegagalan menteri-menteri bidang ekonomi dalam menjalankan tugasnya. (Baca:
Jokowi Ancam Copot Menteri dan Dirjen)
"Yang terpenting sekarang adalah benahi ekonomi, karena segala janji kampanye dapat terlihat jika ekonomi sudah bergerak," kata Budi.
Sumber CNN Indonesia menyatakan ada 17 menteri yang telah dievaluasi. Dari jumlah itu, empat menteri telah ditandai dan diusulkan untuk diganti karena dinilai berkinerja buruk. Keempat menteri itu seluruhnya dari bidang ekonomi, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (Baca:
JK Akui Kinerja Sejumlah Menteri Tak Memuaskan)
(agk)