Kapolri: Kepengurusan Partai Ganda Picu Konflik di Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya telah menginventarisir faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan konflik pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Desember mendatang.

Salah satu faktor pemicu konflik, menurut Badrodin, adalah kepengurusan ganda partai politik. "Daerah-daerah yang kepengurusan partainya ganda, itu bisa terjadi konflik," ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (10/7).

Pilihan Redaksi Menteri Tjahjo Pastikan Pilkada Digelar Tahun Ini Pemerintah Tanggung Biaya Pengamanan Pilkada Meski Dana Belum Jelas, Polri Siap Amankan Pilkada Serentak PNS Bakal Dicopot Jika Terlibat Kampanye Pilkada

Selain itu, daerah-daerah yang sudah mempunyai sejarah konflik juga berpotensi kembali terusik. Polri pun sudah memberikan catatan untuk daerah-daerah yang pernah dilanda ketegangan masyarakat.

"Kemudian karakter masyarakat dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Artinya banyak faktor-faktor yang bisa kami identifikasi menjadi daerah itu tingkat kerawanannya tinggi atau tidak," kata Badrodin.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Badrodin menyebut beberapa daerah sebagai tempat yang dianggap rawan. Di antaranya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Meski begitu, Badrodin memastikan pihaknya siap menghadapi segala macam potensi kericuhan yang mungkin terjadi akibat pesta demokrasi ini. "Siap. Kenapa tidak?" ujarnya.

Diketahui, dua partai politik Indonesia memiliki kepengurusan ganda, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar terbagi menjadi kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kedua kubu telah bersepakat melakukan islah terbatas demi memuluskan jalannya menuju Pilkada. Sementara itu, PPP terbagi ke dalam kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy. (meg)