Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menghendaki penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam hal ini, dia menekankan perlunya sinkronisasi dan jalinan erat komunikasi antara Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam penerapannya, Jokowi menghendaki lembaga penegak hukum bisa diandalkan menjadi pengawal pembangunan. Penegakan hukum dinilai perlu lebih menekankan aspek pencegahan, selain penindakan.
"Demi mengawal pembangunan, lembaga penegak hukum harus mengutamakan aspek preventif dan fasilitatif," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan pada sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Jumat (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menyatakan lembaga penegak hukum Indonesia saat ini sudah mulai menata pembenahan. Salah satu di antaranya adalah pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK.
Jokowi berharap kepemimpinan KPK masa periode selanjutnya bisa lebih memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum.
"Semoga nantinya terpilih pimpinan yang amanah, yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi," kata Jokowi.
Penekanan Jokowi agar lembaga penegak hukum mengawal pembangunan juga pernah disampaikan saat menjadi inspektur upacara di Hari Bhakti Adhyaksa ke-55. Menurut Jokowi, penegakan hukum di Indonesia seharusnya tidak menghalang-halangi upaya bangsa untuk bisa menjadi negara maju.
Jokowi menyatakan pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur. Dia mengklaim tidak lama lagi bakal membuat jalan tol sepanjang Pulau Jawa, dan bahkan tahun depan diharapkan bisa terbentang di Pulau Sumatera.
Ada pula rencana pembangunan jalur kereta api di Sulawesi dan dalam waktu dekat di Kalimantan dan Papua. Waduk-waduk dan pelabuhan turut masuk dalam perencanaan pembangunan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.
(obs)