PDIP Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Karena Kondisi Ekonomi
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Kamis, 17 Sep 2015 20:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI. Menurut partai besutan Megawati Soekarnoputri ini, kondisi ekonomi saat ini membuat permintaan kenaikan tersebut dirasa kurang tepat.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai perwakilan rakyat maka DPR harusnya melihat bahwa kondisi Indonesia saat ini dihadapkan dengan persoalan ekonomi.
“Kami melihat ada banyak ancaman pemutusan hubungan kerja. Untuk itu pemberian fasilitas kenaikan tunjangan di tengah kinerja yang belum memuaskan bagi rakyat, bagi DPP PDI Perjuangan merupakan sesuatu yang kurang tepat," kata Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (17/9).
Bagi Hasto, ada satu hal yang lebih penting bagi anggota dewan dibandingkan kenaikan tunjangan yaitu meningkatkan kinerja, alih-alih tunjangan.
Oleh sebab itu, Hasto mendesak agar Fraksi PDI Perjuangan mendorong penundaan kenaikan tunjangan dengan alasan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menurun. "Tidak ada salahnya untuk mengajukan penundaan tersebut," ujarnya.
Tak hanya menekankan penundaan pada Fraksi PDI Perjuangan, Hasto meminta kepada fraksi partai politik yang lain untuk setuju dengan usulan yang diajukan partainya.
"Meskipun sebelumnya pembahasan sudah setuju tapi tidak ada salahnya bagi DPR mengembangkan seluruh sensitifitas kerakyatannya dalam menyikapi hal ini," kata Hasto.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat Dimyati Natakusumah mengatakan, kenaikan tunjangan Dewan akan mulai diterima bulan depan. Ia mengklaim tunjangan itu juga bermanfaat bagi konstituen di daerah.
"Sudah disetujui, bulan depan cair," kata Dimyati saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9) malam.
Menurutnya, kenaikan tunjangan Dewan sudah lama diajukan dan disepakati. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini enggan menyebutkan siapa yang pertama kali mengusulkan kenaikan tunjangan. Baginya semua anggota pasti menginginkan ada kenaikan tunjangan. (rdk)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai perwakilan rakyat maka DPR harusnya melihat bahwa kondisi Indonesia saat ini dihadapkan dengan persoalan ekonomi.
“Kami melihat ada banyak ancaman pemutusan hubungan kerja. Untuk itu pemberian fasilitas kenaikan tunjangan di tengah kinerja yang belum memuaskan bagi rakyat, bagi DPP PDI Perjuangan merupakan sesuatu yang kurang tepat," kata Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (17/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Hasto mendesak agar Fraksi PDI Perjuangan mendorong penundaan kenaikan tunjangan dengan alasan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menurun. "Tidak ada salahnya untuk mengajukan penundaan tersebut," ujarnya.
"Meskipun sebelumnya pembahasan sudah setuju tapi tidak ada salahnya bagi DPR mengembangkan seluruh sensitifitas kerakyatannya dalam menyikapi hal ini," kata Hasto.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat Dimyati Natakusumah mengatakan, kenaikan tunjangan Dewan akan mulai diterima bulan depan. Ia mengklaim tunjangan itu juga bermanfaat bagi konstituen di daerah.
"Sudah disetujui, bulan depan cair," kata Dimyati saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9) malam.
Menurutnya, kenaikan tunjangan Dewan sudah lama diajukan dan disepakati. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini enggan menyebutkan siapa yang pertama kali mengusulkan kenaikan tunjangan. Baginya semua anggota pasti menginginkan ada kenaikan tunjangan. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK