Beda Pandangan Fraksi di Badan Legislasi Soal Revisi UU KPK
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 07 Okt 2015 06:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Badan Legislatif belum menyepakati usulan dua rancangan undang-undang yakni revisi atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan RUU Pengampunan Nasional untuk dapat dibahas serta dimasukan dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas 2015.
Pimpinan rapat Baleg, Sareh Wiyono menyatakan rapat badan legislatif yang berlangsung merupakan tindak lanjut dari usulan anggota dewan di fraksi-fraksi tentang perubahan atau usulan revisi undang-undang tersebut. "Menindaklanjuti adanya usulan dari beberapa anggota lintas fraksi kepada Baleg terkait dengan perubahan pengusulan RUU tentang perubahan UU 30 tahun 2002 tentang KPK, yang semula disulkan pemerintah menjadi usulan DPR," ujar Sareh di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10).
Namun, kesepakatan belum terjadi lantaran terjadi perbedaan pandangan dari fraksi-fraksi yang ada, karena memang kedua usulan tersebut baru diketahui saat disebarnya undangan rapat.
Pandangan Mendukung
Tiga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Rieke Diah Pitaloka, Henry Yosodiningrat dan Hendrawan Supratikno yang bersuara dalam rapat baleg menyatakan dukungannya terhadap revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Rieke berpendapat bahwa revisi tersebut bukan sebagai langkah pelemahan KPK melainkan dalam rangka penguatan KPK. Sebab menurutnya tidak ada alasan untuk tidak mendukung revisi tersebut agar terdapat kepastian dalam pemberantasan korupsi. "Saya dukung untuk memperkuat UU KPK. Pembahasan akan terbuka. Harus dipastikan apakah pemerintah juga punya komitmen yang sama, atau membiarkan kegaduhan politik," ujar Rieke.
Sedangkan Hendrawan menilai pemberantasan korupsi tetap harus diberi masukan. Sebab, menurutnya revisi UU KPK ini bisa menjadi bola panas dan bola liar. Berdasarkan pengalamannya, dari perhitungan waktu lebih cepat inisiatif DPR karena daftar inventaris masalah pemerintah tunggal, sedangkan dari parlemen meski berbeda tiap fraksi, namun bisa di harmonaisasi di rapat badan legislatif. "Kita harus bisa egaliter, transparan terbuka dan akuntable, terkait cara pemberantasan korupsi harus kita beri masukan," ujar Hendrawan.
Sementara menurut Henry alasan pertama dalam revisi UU KPK adalah bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Henry menjelaskan kondisi masyarakat tahun 2002 berbeda dengan saat ini. Ia pun menilai dalam perjalanannya banyak ditemukan hal yang tidak sejalan dengan semangat saat KPK dibentuk.
Selain itu, ia menegaskan tidak ada upaya untuk pelemahan terhadap KPK. Sehingga ia pun berharap agar masyarakat umum untuk tidak mudah mengatakan bahwa pihak yang ingin merevisi mengatakan pelemahan. KPK. "Tidak ada keinginan lemahkan KPK, ini merupakan upaya kita membangun sistem ideal. Memperkuat lembaga KPK," kata Henry.
Pandangan Menolak
Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, Martin hutabarat mengungkapkan keprihatinannya terhadap revisi UU KPK ini. Ia menilai persoalan revisi ini adalah masalah lama. Ia meminta agar tidak ada lagi upaya untuk mempreteli kewenangan KPK. "Kewenangan KPK jangan dipreteli, karena ini amanat reformasi," kata Martin.
Adapun Jefri Riwu Kore dari Partai Demokrat mengaku heran. Sebab revisi UU KPK menurutnya sudah disepakati akan masuk prolegnas prioritas pada tahun 2016. Namun, saat ini usulan revisi itu kembali menyeruak di tahun 2015. "Kenapa dipaksakan? Ini akan jadi preseden buruk. Sudah hampir selesai prolegnas. Apakah ada hubungannya dengan Komisi III yang memilih capim KPK?"ungkap Jefri.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf menilai revisi UU KPK sebaiknya tetap menjadi inisiatif pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat akan lebih menerima revisi UU KPK jika diusulkan oleh pemerintah. "Di tengah kondisi seperti ini kita mengajukan dengan perbedaan cara pandang yang luar biasa bedanya dari berbagai fraksi dan di tengah ketidakpercayaan publik kepada DPR. Jadi lebih bijak dari jalur pemerintah," ujar Muzamil.
Jumlah total pengusul penggunaan hak inisiatif DPR atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 45 anggota dewan.
Jumlah pengusul paling banyak berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 15 orang. Kemudian disusul Fraksi NasDem 11 orang, Fraksi Golkar 9 orang, Fraksi PPP 5 orang, Fraksi Hanura 3 orang, dan Fraksi PKB 2 orang. (bag)
Pimpinan rapat Baleg, Sareh Wiyono menyatakan rapat badan legislatif yang berlangsung merupakan tindak lanjut dari usulan anggota dewan di fraksi-fraksi tentang perubahan atau usulan revisi undang-undang tersebut. "Menindaklanjuti adanya usulan dari beberapa anggota lintas fraksi kepada Baleg terkait dengan perubahan pengusulan RUU tentang perubahan UU 30 tahun 2002 tentang KPK, yang semula disulkan pemerintah menjadi usulan DPR," ujar Sareh di ruang rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10).
Namun, kesepakatan belum terjadi lantaran terjadi perbedaan pandangan dari fraksi-fraksi yang ada, karena memang kedua usulan tersebut baru diketahui saat disebarnya undangan rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni Rieke Diah Pitaloka, Henry Yosodiningrat dan Hendrawan Supratikno yang bersuara dalam rapat baleg menyatakan dukungannya terhadap revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Sedangkan Hendrawan menilai pemberantasan korupsi tetap harus diberi masukan. Sebab, menurutnya revisi UU KPK ini bisa menjadi bola panas dan bola liar. Berdasarkan pengalamannya, dari perhitungan waktu lebih cepat inisiatif DPR karena daftar inventaris masalah pemerintah tunggal, sedangkan dari parlemen meski berbeda tiap fraksi, namun bisa di harmonaisasi di rapat badan legislatif. "Kita harus bisa egaliter, transparan terbuka dan akuntable, terkait cara pemberantasan korupsi harus kita beri masukan," ujar Hendrawan.
Sementara menurut Henry alasan pertama dalam revisi UU KPK adalah bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Henry menjelaskan kondisi masyarakat tahun 2002 berbeda dengan saat ini. Ia pun menilai dalam perjalanannya banyak ditemukan hal yang tidak sejalan dengan semangat saat KPK dibentuk.
Selain itu, ia menegaskan tidak ada upaya untuk pelemahan terhadap KPK. Sehingga ia pun berharap agar masyarakat umum untuk tidak mudah mengatakan bahwa pihak yang ingin merevisi mengatakan pelemahan. KPK. "Tidak ada keinginan lemahkan KPK, ini merupakan upaya kita membangun sistem ideal. Memperkuat lembaga KPK," kata Henry.
Pandangan Menolak
Anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, Martin hutabarat mengungkapkan keprihatinannya terhadap revisi UU KPK ini. Ia menilai persoalan revisi ini adalah masalah lama. Ia meminta agar tidak ada lagi upaya untuk mempreteli kewenangan KPK. "Kewenangan KPK jangan dipreteli, karena ini amanat reformasi," kata Martin.
Adapun Jefri Riwu Kore dari Partai Demokrat mengaku heran. Sebab revisi UU KPK menurutnya sudah disepakati akan masuk prolegnas prioritas pada tahun 2016. Namun, saat ini usulan revisi itu kembali menyeruak di tahun 2015. "Kenapa dipaksakan? Ini akan jadi preseden buruk. Sudah hampir selesai prolegnas. Apakah ada hubungannya dengan Komisi III yang memilih capim KPK?"ungkap Jefri.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf menilai revisi UU KPK sebaiknya tetap menjadi inisiatif pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat akan lebih menerima revisi UU KPK jika diusulkan oleh pemerintah. "Di tengah kondisi seperti ini kita mengajukan dengan perbedaan cara pandang yang luar biasa bedanya dari berbagai fraksi dan di tengah ketidakpercayaan publik kepada DPR. Jadi lebih bijak dari jalur pemerintah," ujar Muzamil.
Jumlah total pengusul penggunaan hak inisiatif DPR atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 45 anggota dewan.
Jumlah pengusul paling banyak berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 15 orang. Kemudian disusul Fraksi NasDem 11 orang, Fraksi Golkar 9 orang, Fraksi PPP 5 orang, Fraksi Hanura 3 orang, dan Fraksi PKB 2 orang. (bag)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK